DIRJEN PAJAK BARU : Kepastian Bagi Pelaku Usaha

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi. Tugas pertama Robert adalah mengamankan penerimaan pajak 2017, seraya memberikan kepastian perlakuan bagi pelaku usaha.n

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Dirjen Pajak memegang tugas dan tanggung jawab sangat penting, yaitu mengumpulkan penerimaan pajak yang merupakan tanggung jawab utama dan tulang punggung tegaknya Republik Indonesia.

“Saya meminta Pak Robert Pakpahan membangun kepemimpinan yang efektif, adil, jujur dan inklusif untuk dapat menggerakkan Direktorat Jenderal Pajak mencapai target penerimaan dan membangun kepercayaan para pembayar pajak dan dunia usaha,” ujar Menkeu dalam pesan yang ditulis sendiri olehnya dan diunggah di akun Instagram, Jumat (1/12).

Adapun Robert yang ditemui sesuai pelantikan, menyatakan akan mengedepankan pelayanan dan membuat pengawasan terhadap Wajib Pajak (WP) lebih transparan. Tujuannya tentu selain memudahkan otoritas pajak, dua hal itu diyakini bisa memberi jaminan keadilan bagi WP, termasuk pengusaha.

“Itu sesuai perintah menteri, jadi kalau yang sudah patuh sebarusnya tak terlalu khawatir, tetapi kalau yang belum patuh harus membayar,” kata Robert di Jakarta, Kamis (30/11).

Sebagai strategi awal, mantan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu itu akan mereview kebijakan yang telah diimplementasikan. Apabila nanti ditemukan kelemahan, pihaknya akan mengidentifikasi sektor-sektor yang perlu diperkuat maupun yang harus diperbaiki.

Robert sendiri kendati tak menampik semua aspek perlu diperhatikan, namun dua aspek yakni soal sistem informasi dan regulasi, memiliki fungsi strategis dalam menopang kinerja pelayanan dan pengawasan terhadap WP.

Sistem informasi misalnya, peran sistem itu sangat sentral bagi Ditjen Pajak saat ini, terutama untuk menggenjot kepatuhan WP. Apalagi tahun depan sistem informasi yang mumpuni akan menentukan keberhasilan pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI).

Dengan kata lain, sistem informasi yang kredibel akan membuat proses bisnis di otoritas pajak lebih efisien dan efektif. Implikasinya ke kepatuhan dan penerimaan pajak bakal lebih optimal.

Robert juga telah berkomitmen untuk meneruskan proses revisi undang-undang yang sedang berlangsung saat ini. Salah satu regulasi yang masih dalam proses pembahasan adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Kita perbaiki bagaimana kantor pajak bekerja, sehingga WP lebih patuh karena proses yang ada lebih efisien dan efektif,” tutur Robert.

Selain Robert, Menkeu juga melantik Luky Alfirrman sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR).

“Tugas saudara Luky adalah harus terus memperkuat dan menjaga kredibilitas dari rating pengelolaan utang dan juga trust dari seluruh stakeholder terhadap instrumen surat berharga negara dan surat berharga syariah negara,” pesan Menkeu.

Pada 2018, target pengelolaan pembiayaan mencapai Rp414 triliun atau lebih sedikit dari target tahun ini Rp427 triliun. Adapun pembiayaan dalam bentuk penanaman modal negara 2017 mencapai Rp59,7 triliun dan tahun depan Rp65,7 triliun.

Dukungan Pengusaha

Sementara itu, kalangan pengusaha ikut mendukung langkah perbaikan sistem informasi dan regulasi. Dua hal itu bagi mereka memberi harapan Dirjen Pajak baru bakal menciptakan keadilan bagi pelaku usaha.

Suryadi Sasmita Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan figur Robert Pakpahan dianggap bisa memberi ketenangan bagi pelaku usaha. Kendati demikian, dia tetap berharap Robert lebih fokus untuk melakukan ekstensifikasi, terutama ke pengusaha yang belum menjadi WP.

“Kalau bisa begitu, jadi negara ditopang ramai-ramai. Bukan pengusaha yang itu-itu saja,” kata Suryadi.

Agar proses ekstensifikasi optimal, kata dia, sistem informasi harus berjalan paling tidak 6 bulan sebelum AEoI. Apindo sendiri siap menawarkan bantuan ke Ditjen Pajak untuk menjaring anggotanya yang belum menjadi WP.

“Apindo itu kan banyak yang besar, kami bisa meminta perantara supaya didata semua. Jadi mesti menjelaskan bahwa mereka harus bayar biar atasnya enteng,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menambahkan Dirjen Pajak baru harus dapat memastikan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada aspek keadilan. Pemungutan pajak harus mengedepankan program dan tindakan yang moderat, terukur, profesional, dan melakukan konsolidasi internal.

“Hal ini didasarkan pada fakta dibutuhkannya situasi yang kondusif bagi stabilitas dan pemulihan dan perekonomian, termasuk mengurangi gejolak dan tekanan politik,” kata Prastowo.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: