Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengintervensi data-data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kualitas data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS sudah diakui Dana Moneter Internasional (International Moneter Fund/IMF).

“Presiden tidak pernah intervensi data BPS sekecil apa pun,” kata Sekretaris Utama BPS, Adi Lumaksono, saat Workshop Peningkatan Wawasan Statistik Kepada Media di Hotel Lorin, Bogor, Sabtu (9/12/2017).

Adi mencontohkan, Kepala BPS sering diminta memaparkan realisasi angka pertumbuhan sektoral, baik yang mengalami perlambatan maupun yang tumbuh cepat di Sidang Kabinet. Namun, atas hasil perhitungan BPS, Presiden Jokowi diakui tidak pernah menegur Kepala BPS

“Kalau ada pertumbuhan sektoral yang melambat, Presiden tidak menegur Kepala BPS. Tapi menegur menteri-menteri yang membawahi sektor tersebut,” ujar mantan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS itu.

Sebelum merilis suatu data, misalnya pertumbuhan ekonomi nasional, Adi menjelaskan, pejabat BPS yang berwenang, termasuk pegawai bekerja sesuai tahapan.

“Kalau menentukan 5,02 atau 5,03 persen, beda 0,1 persen saja proses perdebatan luar biasa dengan subject matter. Kepala BPS jika mau mengumumkan data bahkan sampai tidak tidur karena perlu merangkum dinamika di lapangan. Sebelum pengumuman jam 11.00 WIB, dua jam sebelumnya harus me-review paparan,” jelas dia.

Adi mengatakan, data inflasi dan ekspor impor yang dilaporkan BPS setiap bulan dan pertumbuhan ekonomi kuartalan merupakan yang tercepat di dunia. Kualitas data resmi pertumbuhan ekonomi yang diolah BPS pun mendapat pengakuan akurat dari IMF.

“Kita merilis data jadi yang tercepat di dunia dan telah mendapatkan dari IMF. Setiap enam bulan dicek, dan data pertumbuhan ekonomi kita telah mendapatkan sertifikat dari IMF, bahwa data kita akurat,” ujar dia.

Sumber : liputan6.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty