Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, penyederhanaan regulasi larangan terbatas (lartas) barang impor akan keluar pada akhir Desember 2017. Sekitar 17 kementerian mengeluarkan perubahan mengenai penyederhanaan tersebut.

“Dari 42 persen berubah menjadi 20,8 persen. Aturannya akan terbit akhir Desember,” kata Darmin di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).

Meski begitu, kementerian tetap bisa mengatur peralihannya maksimal dua bulan. Menko Darmin menjelaskan, lartas gunanya ialah agar setiap barang jangan diperiksa di pelabuhan. Terkecuali barang berbahaya yang menyangkut keselamatan.

“Tetap memang perlu diperiksa ya periksa saja di kantornya. Kecuali barang berbahaya dan barang yang menyangkut keselamatan lebih banyak. itu lain ceritanya,” ujarnya.

Penyederhanaan lartas juga bertujuan agar barang yang tidak perlu diperiksa di pelabuhan bisa lolos masuk untuk impor.

“Karena itu makan biaya dan makin lama di sana lebih dari tiga hari itu biayanya naik terus. Lebih efisien ya (dengan penyederhanaan lartas),” tandas Menko Darmin.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty