Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perimbangan mencatat realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) hingga saat ini mencapai Rp70,9 triliun atau 74,4% dari alokasi 2017 sebesar Rp95,3 triliun. Sumber DBH paling besar disumbang oleh pajak sebesar Rp43,1 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh mengatakan, penerimaan DBH dibagi menjadi dua DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Untuk DBH pajak terdiri dari pajak penghasilan mencapai Rp23,5 triliun atau 70% dari alokasi 2017 sebesar Rp33,5 triliun.

“Kemudian untuk pajak bumi dan bangunan realisasi mencapai Rp11,7 triliun, cukai hasil tembakau Rp2,3 triliun dan kurang bayar DBH pajak Rp5,5 triliun,” ujarnya, di Hotel Jeep Station Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12/2017).

Sementara untuk DBH SDA realisasi mencapai Rp27,7 triliun atau 74,5% dari alokasi 2017 Rp37,7 triliun. Bila dibandingkan capaian 2016, DBH SDA 2017 mengalami penurunan. Di mana pada 2016 realisasi di periode yang sama mencapai Rp37,3 triliun atau 92,3% dari alokasi Rp40,5 triliun.

Untuk DBH SDA terdiri dari minyak dan gas bumi sebesar Rp10,8 triliun, pertambangan mineral dan batubara Rp10,2 triliun, kehutanan Rp686 miliar dan perikanan Rp342 miliar.

“Selain itu, untuk panas bumi Rp379,2 miliar atau 70,6% dari alokasi 2017 Rp537 miliar. Dan kurang bayar DBH SDA Rp5,3 triliun,” tuturnya.

Sementara itu, Boediarso menambahkan, untuk realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp397,81 triliun atau 99,81% dari pagu 2017 sebesar Rp398,58 triliun pada Desember 2017.

Menurutnya, DAU tidak bisa tersalur sampai 100%. Pasalnya adanya sanksi penundaan DAU seperti belum menyampaikan laporan penggunaan DTU untuk infrastruktur. Belum memenuhi ADD sebesar 10% dan belum menyampaikan laporan bulanan.

“Sampai November 2017, dari 536 daerah yang sudah menyampaikan laporan, sebanyak 229 daerah sudah menganggarkan minimal 25% DTU untuk belanja infrastruktur.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty