Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

Pengantar

Setelah membahas tentang pemeriksaan kantor, selanjutnya kita akan membahas jenis pemeriksaan yg satu lagi yaitu Pemeriksaan Lapangan. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap WP di tempat WP yang dapat meliputi kantor WP, pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak

Sebelum pemeriksa melaksanakan pemeriksaan lapangan, Pemeriksa pajak akan:

  1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data;
  2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak;
  3. Mengidentifikasi masalah;
  4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak;
  5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan;
  6. Menyusun program pemeriksaan;
  7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam;

Selanjutnya, barulah dilakukan pemeriksaan di lokasi wajib pajak yang mana sebelumnya Pemeriksa telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak. Pemeriksa juga wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan). Pemeriksaan lapangan dilaksanakan pada jam kerja. Jika dipandang perlu, dapat dilanjutkan di luar jam kerja.

Jangka waktu Pemeriksaan sendiri dibagi 2 yaitu: Jangka waktu pengujian; dan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.

  • Untuk Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak.
  • Untuk Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP

Beberapa kegiatan yang akan dilakukan pemeriksa di kantor WP dalam rangka pemeriksaan pajak adalah:

  1. Melihat dan/atau meminjam dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh atau kegiatan usaha Wajib Pajak.
  2. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik
  3. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh atau kegiatan usaha Wajib Pajak.
  4. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
    • menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak jika perlu mengakses data yang dikelola secara elektronik dan membutuhan peralatan atau keahlian khusus.
    • menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan di tempat Wajib Pajak.
  5. Melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak
  6. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak
  7. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
  8. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penyidikan dengan tuntutan Pasal 39 KUP.

Dalam hal Meminjam Buku Catatan dan Dokumen

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak tentu memerlukan dokumen-dokumen tertentu yang berkaitan dengan penghasilan Wajib Pajak atau kegiatan usaha Wajib Pajak yang akan digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang diperiksa. Dalam hal peminjaman dokumen-dokumen Wajib Pajak untuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan, hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah :

  1. Wajib pajak yang diperiksa harus meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
  2. Setiap peminjaman buku, catatan atau dokumen dalam rangka pemeriksaan perlu disertai dengan bukti peminjaman/pengembalian dokumen yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak.
  3. Jika terdapat dokumen yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan namun belum ditemukan, Pemeriksa Pajak membuat surat peminjaman dokumen yang dibutuhkan dan dokumen tersebut harus diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak surat peminjaman buku, catatan, dan dokumen diterima oleh wajib pajak. Dan atas penyerahan tersebut juga perlu dibuatkan bukti peminjaman baik jika diserahkan secara keseluruhan atau bertahap.
  4. Jika data yang dipinjam dalam bentuk fotokopi atau hasil pengolahan data, wajib pajak yang diperiksa perlu membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan atau hasil pengolahan data elektronik yang dipinjamkan kepada pemeriksa pajak adalah sesuai dengan aslinya.
  5. Dalam hal wajib pajak menyatakan bahwa seluruh buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen sudah diserahkan, Pemeriksa membuat berita acara pemenuhan seluruh pinjaman buku, catatan dan dokumen.
  6. Dalam hal data hasil pengolahan elektronik disimpan dalam media disket, compact disk, tape backup, hard disk, atau media penyimpanan lainnya yang tidak dapat diperiksa karena kendala teknis, dapat dimintakan bantuan tenaga ahli untuk melakukan pengubahan media atau pengubahan teknis lainnya sehingga data dimaksud dapat diperiksa dengan membuat surat permintaan tenaga ahli.
  7. Dalam hal dokumen yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen tersebut tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak.
  8. Wajib pajak yang tidak memenuhi jangka waktu penyerahan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) PMK 17/PMK.03/2013, akan dikirimi surat peringatan secara tertulis paling banyak 2 kali yaitu:
    • surat peringatan pertama setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen
    • surat peringatan kedua setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen
  9. Jangka waktu penyerahan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen dalam setiap Surat Peringatan adalah tiga hari sejak tanggal dikiriminya masing-masing surat peringatan.
  10. Setiap surat peringatan yang disampaikan kepada wajib pajak selalu dilampiri dengan daftar buku, catatan, dokumen yang dipinjam yang berisi perincian buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang belum dipinjamkan.
  11. Apabila jangka waktu penyerahan buku, catatan, dan dokumen sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II telah terlewati dan wajib pajak tidak memenuhi, pemeriksa pajak harus membuat berita acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
  12. Apabila wajib pajak tidak memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan II, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

Permintaan Data ke Pihak Ketiga

Selanjutnya berdasarkan keterangan WP, apabila dimungkinkan untuk melakukan uji silang dengan pihak ketiga guna memperoleh keterangan yang terkait dengan keterangan WP, pemeriksa pajak dapat meminta keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap wajib pajak kepada pihak ketiga (Pasal 35 UU KUP) secara tertulis dengan menyampaikan surat panggilan. (Pasal 39 ayat 1 PMK 17)

Pihak ketiga disini adalah wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa. Penjelasan yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak, dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian penjelasan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara, Pemeriksa Pajak membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara dimaksud.

Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Setelah melakukan pemeriksaan, untuk dokumentasi, pemeriksa pajak perlu membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP adalah catatan yang berisi rincian dan penjelasan atas pemeriksaan yang telah diselenggarakan oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan, dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pemeriksaan yang dilaksanakannya. KKP merupakan dokumen dari semua temuan, kejadian dan/atau rekaman data yang diperoleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.

Fungsi dari KKP sendiri adalah untuk memberikan gambaran mengenai :

  1. Prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan;
  2. Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
  3. Pengujian yang telah dilakukan;
  4. Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

KKP sendiri dibuat berdasarkan :

  1. Hasil pemeriksaan atas buku,catatan, dan dokumen;
  2. Hasil wawancara dengan WP;
  3. Hasil penilaian pengendalian intern;
  4. Hasil konfirmasi pihak ketiga;
  5. Hasil pengujian arus kas, arus barang, arus piutang, dan arus utang

Membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

Setelah pemeriksa membuat kesimpulan dalam pemeriksaan berdasarkan temuan yang ada, pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). SPHP diterbitkan dan harus ditanggapi oleh WP dengan menyampaikan tanggapan tertulis dalam kurun tujuh hari sejak diterbitkan surat SPHP.

Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu tujuh hari tersebut berakhir.

WP yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan lapangan, harus menandatangani:

  1. Surat tanggapan hasil pemeriksaan;
  2. Lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan; dan
  3. Berita acara persetujuan hasil pemeriksaan.

Jika tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan lapangan harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan sebagai berikut :

  1. surat tanggapan hasil pemeriksaan; dan
  2. dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan;
  3. serta penjelasan seperlunya.

Selanjutnya dilakukan pembahasan akhir atas hasil pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan Wajib Pajak memiliki hak untuk hadir dalam pembahasan tersebut. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan akhir atas hasil pemeriksaan dapat dibaca di PMK No. 184/PMK.03/2015.

Atas dasar berita acara tidak memberikan tanggapan/berita acara ketidakhadiran WP, pemeriksa pajak dapat menghitung Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) secara jabatan.

Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Selanjutnya, pemeriksa pajak mulai membuat LHP. LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan

LHP menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan WP yang diperiksa, yang diambil dari KKP.

Pemeriksa juga bisa menerbitkan LHP Sumir. LHP Sumir yaitu laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir dilakukan jika :

  1. Wajib Pajak atau perwakilannya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam jangka waktu 4 bulan dari tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
  2. Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atau Pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka tidak dilanjutkan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Atau bisa juga jika pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan.
  3. Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut dihentikan karena Wajib Pajak melunasi utang pajak ditambah dengan sanksi administrasinya.
  4. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.
  5. Terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Setelah Pemeriksaan (Post Audit)

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan telah diselesaikan, selanjutnya, seluruh Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada WP mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksa pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui dan diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka pemeriksaan ini.

Setelah membahas poin-poin penting diatas, setidaknya Wajib Pajak mendapat sedikit gambaran mengenai praktek pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Berdasarkan gambaran umum tersebut diharapkan Wajib Pajak yang akan diperiksa dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi Pemeriksaan Pajak. Jadi, apakah Wajib Pajak sudah siap untuk diperiksa?

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: