Bawa Barang Impor di Atas USD500, Siap-Siap Kena Pajak 10%

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikan tarif threshold (batas atas) bea masuk barang bawaan dari luar negeri dari sebelumnya USD250 menjadi USD500. Jika harga barang tersebut ternyata di atas bea masuk yang sudah ditetapkan maka pajak yang dikenakan sebesar 10%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencontohkan, penumpang membawa barang yang nilainya USD700. Barang ini akan dikenakan pajak karena di atas bea masuk.

“Untuk USD500 tidak dipungut. Tapi USD200-nya dikenakan pajak 10%. Tarif ini sudah kita sederhanakan. Menjadi tarif flatnya 10%,” ujarnya di Aula Kemenkeu, Jakarta, Kamis (28/10/2017).

Dia melanjutkan, penyederhanaan aturan ini sesuai dengan instruksi Presiden, pemerintah memperbaiki regulasi terkait layanan untuk impor barang bawaan penumpang.

“Kami mengubah PMK yang diatur sejak 2010 itu menjadi PMK baru di mana volume untuk jumlah FoB (Free On Board) per orang yang tadinya USD250 per orang membawa barang dari luar ke Indonesia. Sekarang dinaikkan jadi USD500 per orang,” ujarnya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini kembali menegaskan, mulai sekarang penumpang yang mau. Membawa barang dari luar negeri batas bea masuk telah dinaikkan menjadi USD500 per orang.

“Dalam PMK yang baru ini, kami juga menghapus istilah keluarga. Dulunya satu keluarga USD1.000. Jadi sekarang menjadi setiap orang USD500. Jadi kalau nanti ada yang beli tas USD2.000 itu tidak bisa dibagi keempat orang, misalnya ayah, ibu dan anak-anaknya,” tegasnya.

Menurutnya, bila di lihat dari negara lain, kenaikan batas USD500 masih di bawah Singapura dan China. Di mana kedua negara tersebut tarif batas bea masuk sekira USD600.

“Bea masuk kita ini sudah lebih tinggi dari Malaysia dan Thailand,” tukas dia.

Pemerintah juga berencana untuk mengenakan Bea Masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia. Adapun intangible goods yang dimaksud adalah barang seperti e-book, software, dan sebagainya yang tidak memiliki wujud.

Sri Mulyani menyatakan, sebelumnya Indonesia telah terkait moratorium dengan World Trade Organisation (WTO). Dalam moratorium ini dikatakan bahwa negara berkembang tidak bisa mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: