Penerimaan Pajak Masih Jadi PR Pemerintah

Penerimaan Pajak Masih Jadi PR Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim telah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 secara efektif, efisien, kredibel, dan berkesinambungan. Klaim itu memang bukan tanpa alasan lantaran indikator makroekonomi berjalan positif di tengah ketidakpastian ekonomi di sepanjang tahun lalu.

Berdasarkan data Kemenkeu, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,05 persen dengan inflasi yang terkendali pada level 3,6 persen sepanjang 2017. Nilai tukar rupiah juga diprediksi relatif stabil pada kisaran Rp13.384 per dolar Amerika Serikat (USD). Kendati demikian, sejumlah risiko yang muncul memberikan persoalan tersendiri terhadap perekonomian.

Salah satunya realisasi pendapatan dan belanja negara belum mencapai target yang ditetapkan dalam postur APBNP 2017. Realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp1.655,8 triliun atau 95,4 persen dari APBNP sebesar Rp1.736,1 triliun, terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91,0 persen dari APBNP, dan PNPB sebesar Rp308,4 triliun.

Jika dirinci lebih jauh ke dalam target penerimaan perpajakan, realisasinya baru sebesar Rp1.339,8 triliun atau 91 persen dari target APBNP yang sebesar Rp1.448,9 triliun. Adapun pertumbuhan 12,4 persen dari tahun sebelumnya itu mayoritas penerimaan perpajakan ditopang oleh sektor pajak yang realisasi penerimaannya mencapai Rp1.147,59 triliun.

Jumlah tersebut meliputi penerimaan pajak PPh migas sebesar Rp50,3 triliun dan untuk pajak nonmigas mencapai Rp1.097,2 triliun. Pajak nonmigas terdiri dari PPh nonmigas Rp595,3 triliun, dan Pajak Pertambahan nilai (PPn) mencapai Rp478,4 triliun. Sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp16,8 triliun dan pajak lainnya Rp6,7 triliun.

“Apabila penerimaan perpajakan tanpa memperhitungkan uang tebusan dari program amnesti pajak maka realisasi penerimaannya hanya sebesar Rp1.328,8 triliun atau 90,2 persen dari APBNP,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBNP 2017.

Jika dilihat dari sisi penerimaan pajak nonmigas saja maka penerimaan pajak di 2017 hanya tercapai Rp1.097,2 triliun atau 88,4 persen dari target yang dipatok Rp1.283,6 triliun dalam APBNP 2017. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak rata-rata saat ini hanya mencapai kisaran 5,6 persen, atau masih jauh dari angka pertumbuhan ideal penerimaan sebesar 24,4 persen.

Namun, Ani, sapaan akrabnya menilai, pencapaian pajak 2017 cukup baik karena melampaui besaran yang dibukukan pemerintah pada tahun sebelumnya atau naik 4,3 persen dibandingkan dengan 2016. Penerimaan pajak sepanjang 2017, lanjutnya, terdongkrak pajak pertambahan nilai yang besarannya melampaui target, yakni 106 persen.

Angka tersebut lebih besar ketimbang 2016, yang baru mencapai 86,9 persen dari target. “Jadi momentum luar biasa tingginya. Hal ini menunjukkan penerimaan perpajakan dalam APBN kita telah menunjukkan tren makin sehat dan menopang kita untuk menjaga APBN yang sehat dan kredibel,” kata Ani.

Sudah 9 Tahun Setoran Pajak RI tak Capai Target

Medcom.id mencoba menghimpun data penerimaan pajak sembilan tahun terakhir dan mendapati setoran pajak RI tak pernah mencapai target sejak 2009. Realisasi penerimaan pajak pada 2009 hanya sebesar 94,5 persen atau Rp545 triliun dari target Rp577 triliun. Pada 2010 realisasinya 94,9 persen atau Rp628 triliun dari target Rp662 triliun.

Pada 2011 realisasinya 97,3 persen atau Rp743 triliun dari target Rp764 triliun. Selanjutnya, pada 2012 realisasinya 94,5 persen atau Rp836 triliun dari target Rp88,5 triliun. Pada 2013 realisasinya 92,6 persen atau Rp921 triliun dari target Rp995 triliun.

Pada 2014 realisasinya 91,9 persen atau Rp985 triliun dari target Rp1.072 triliun, sedangkan pada 2015 realisasinya 81,5 persen atau Rp1.055 triliun dari target Rp1.294 triliun. Kemudian penerimaan pajak 2016 mencapai Rp1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target yang sebesar Rp1.355 triliun.

Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir pula, pemerintah baru dua kali berhasil mencapai proyeksi penerimaan pajak yang ditetapkan di APBN maupun APBNP. Penerimaan pajak terbaik terjadi pada 2008 dengan capaian kenaikan cukup signifikan di zaman Darmin Nasution ketika menjabat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, dalam APBNP 2008, target penerimaan Ditjen Pajak adalah sebesar Rp534,53 triliun, sedangkan realisasinya sebesar Rp571,1 triliun sehingga terdapat surplus sebesar Rp36,57 triliun. Pencapaian tersebut ditopang oleh program sunset policy dengan kontribusi 15,2 persen terhadap surplus penerimaan pajak 2008.

Upaya Pemerintah Capai Target Pajak 2018

Pemerintah kembali menetapkan target penerimaan pajak yang lebih tinggi di 2018. Dalam postur sementara RAPBN 2018, pendapatan negara ditetapkan Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun. Postur pendapatan negara mencakup target penerimaan perpajakan Rp1.618,1 triliun dan PNBP sebesar Rp275,4 triliun.

Ekonom Institute for Economic and Development Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai upaya meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri cukup berat meskipun pemerintah melakukan berbagai reformasi perpajakan. Bahkan program pengampunan pajak yang diluncurkan nyatanya belum mampu mendongkrak penerimaan negara sesuai ekspektasi awal.

“Berkaca dari realisasi 2017 yang tercatat shortfall atau meleset Rp130 triliun dan hanya tumbuh 4,3 persen dari realisasi 2016, itu menandakan upaya meningkatkan penerimaan pajak cukup berat. Di 2017 kondisinya ada amnesti pajak. Sementara di 2018 tidak ada lagi tambahan penerimaan pajak ekstra,” kata Bhima, saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 3 Desember 2018.

Bhima mengaku memiliki berbagai jalan dalam mendongkrak penerima pajak tahun ini. Di antaranya dengan meningkatkan kepatuhan pajak, mengejar tunggakan pajak perusahaan di sektor ekstraktif seperti pertambangan dan migas. Pasalnya jumlah perusahaan skala besar yang menunggak pajak masih cukup banyak.

“Peluang lain adalah memanfaatkan keterbukaan informasi rekening (AEoI) hanya masalahnya proses dari tahap penyidikan sampai ke pengenaan denda ke wajib pajak butuh waktu lama bisa dua tahun lebih,” ungkap dia.
Sejauh ini, pemerintah dianggap sudah mengawali upaya penegakan aturan pajak dengan baik, yakni mengejar kepatuhan PPN melalui efaktur. Ini dibuktikan dari pertumbuhan PPN lebih dari 14 persen di saat konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,9 persen.

“Potensi PPN masih terbuka lebar dan pemerintah sudah mengawalinya dengan baik,” tambah dia.

Sementara itu, Ani menambahkan, data dari otoritas pajak negara menjadi modal bagi pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak. Data ini diperoleh dari program pengampunan pajak serta kebijakan Pertukaran Informasi Secara Otomatis (AeOI) yang berjalan mulai pertengahan 2018.

Selain itu, institusi pajak akan menyelaraskan data laporan keuangan para wajib pajak dengan otoritas kepabeanan. “Kami akan melakukan pelapisan informasi data wajib pajak dengan data kepabeanan agar terjadi konsistensi. Kalau ada wajib pajak yang masih punya 3-4 versi laporan keuangan, kami rapikan,” ujar Ani.

Kemudian, Kementerian Keuangan juga akan melakukan kajian untuk mengurangi beban dari masing-masing kantor pelayanan pajak agar bisa fokus dalam mengamankan penerimaan pajak. Sebab beban kerja dari kantor pelayanan pajak semakin meningkat dan tidak seimbang seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak.

Selain memberikan sistem insentif untuk memacu peningkatan penerimaan pajak, Ani mengaku, pemerintah juga akan mendorong pemanfaatkan sistem teknologi informasi. “Dengan peninjauan terhadap KPP dan basis data, mereka bisa bergerak lebih sistematis, terorganisir dan tidak ngawur. Jadi tidak semua dikejar-kejar dengan data yang tidak ada,” pungkasnya.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: