Sentimen Positif Sambut 2018

Sentimen positif sambut 2018 seperti terlihat pada kenaikan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagai leading indicator, IHSG menunjukkan sentimen positif para pelaku pasar. Pada perdagangan saham di BEI, Jumat, 29 Desember 2017, IHSG ditutup pada level 6.355,65, naik 0,65% dari sehari sebelumnya.

Selama tahun 2017, indeks melesat 20%. Presiden Jokowi yang hadir pada acara penutupan di BEI tampak sumringah. Ekspresi yang sama diitunjukkan oleh para pelaku pasar, baik yang hadir maupun yang menyaksikan lewat layar televisi. Tahun 2017 dilewati dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,05%, di bawah target pemerintah 5,2% dan angka 5,1% seperti yang diprediksikan banyak pihak.

Kenaikan IHSG menunjukkan optimisme para pelaku bisnis akan prospek pertumbuhan yang lebih baik pada tahun 2018. Para pengusaha yang tergabung di Kadin Indonesia memperkirakan, ekonomi tahun ini bisa mencapai 5,2%. Meski tidak sebesar target pemerintah, tapi lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2017.

Saat menutup perdagangan saham di BEI pekan lalu, Presden mengulang lagi imbauannya yang sudah disampakan berulang kali di berbagai kesempatan. Para pelaku bisnis diimbau untuk tidak lagi “wait and see”, melainkan segera mulai investasi. Kepala negara mengharapkan 2018 menjadi tahun ekspansi.

Sejumlah prasyarat investasi sudah terpenuhi. Pemerintah terus membangun infrastruktur dan memperbaiki iklim investasi. Berbagai peraturan yang menghambat terus disempurnakan. Kualitas pelayanan oleh birokrasi juga terus dibenahi. Paling tidak, pada tahun 2017, Indonesia sudah meraih predikat investment grade atau layak investasi dari Standard & Poors dan semua lembaga pemeringkat dunia.

Meski optimistis, para pelaku bisnis menyampaikan sejumlah saran yang perlu segera dibenahi. Pertama, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada perbaikan regulasi dan kebijakan. Masih banyak masalah di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan yang perlu dibenahi agar lebih jelas dan adil.

Hingga saat ini, peraturan dan perundangan di bidang ketenagakerjaan tidak pro-bisnis. Sedang peraturan perpajakan masih banyak yang membingungkan dan terlampau memberatkan. Pemerintah diminta memberikan insentif fiscal bagi sektor usaha yang padat modal dan padat teknologi. Kedua, pemerintah diminta untuk mempercepat pencairan anggaran belanja. Pihak dengan belanja terbesar dalam setahun adalah pemerintah. Ini tidak hanya berlaku di Indonesia, melainkan di dunia.

Di AS sekalipun, belanja pemerintah menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Sedang di Indonesia, belanja pemerintah yang selalu terlambat dan tidak berkualitas menjadi faktor penyebab lambannya pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Pemerintah memiliki seribu satu alasan tentang lambannya pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasan yang selalu disebut-sebut adalah ketakutan pejabat negara —baik di kementerian maupun di daerah– akan “pedang” penegak hukum. Mereka khawatir dana yang dibelanjakan tidak sesuaistandard operating procedure (SOP). Mereka takut dana yang dibelanjakan menyimpang dari peruntukan dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Alasan ini sama sekali tidak masuk akal dan sekaligus menunjukkan betapa lemahnya penatalaksanaan yang baik atau good governance. Jika semua belanja dimanfaatkan sesuai perencanaan dan SOP, para pejabat tidak perlu khawatir dan takut. Kalau pun saat audit ada temuan dari BPK, para pejabat tidak perlu gentar. Mereka takkan bisa terjerat hukum.

Kekhawatiran dan ketakutan muncul dari comfort zone. Para pejabat negara, pusat hingga daerah, selama ini hidup di zona nyaman. Mereka bisa seenaknya mengambil uang rakyat tanpa takut akan aparat penegak hukum. Sebagian besar belanja barang dan belanja modal dikorupsi. Hasil investigasi media ini menunjukkan, dana APBN –di luar gaji, subsidi, pembayaran utang– yang dikorupsi sekitar 30-50%.

Kualitas jalan raya dan berbagai proyek infrastruktur yang di bawah standar disebabkan oleh korupsi berjemaah yang kronis. Indonesia tidak kekurangan insinyur dan tenaga ahli di bidang konstruksi dan teknik sipil. Negeri ini juga tidak kesulitan mencari tenaga piawai di bidang keuangan.

Negara ini pun memiliki banyak perencana andal. Yang kurang dipunyai negeri ini adalah pejabat publik yang berintegritas, pejabat publik yang memiliki nurani dan kejujuran, yang sepenuhnya mengabdi pada kepentingan umum. Korupsi uang negara sudah sangat masif, mulai dari pejabat eksekutif pusat hingga daerah, anggota legislatif pusat hingga kabupaten/kota. Gurita korupsi membelit para pejabat eksekutif dan anggota legislatif hingga para pejabat yudikatif.

Anggota DPR RI tidak saja membahas alokasi bujet secara umum, melainkan ikut mengatur pemenang tender proyek yang didanai APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Begitu banyak tangan yang mengambil uang negara. Tidak berlebihan jika dana APBN yang dikorupsi bisa mencapai 30-50% setahun.

Ketakutan terhadap aparat penegak hukum bisa juga disebabkan oleh lemahnya perencanaan. Dari informasi orang dalam diketahui bahwa banyak perencanaan di pusat hingga daerah yang sekadar copy paste dari perencanaan tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan yang buruk menyebabkan eksekusi juga buruk. Bila tidak ada niat untuk korupsi, para pejabat pemerintah tidak perlu takut untuk membelanjakan dana publik pada waktunya.

Bila ada perencanaan yang baik dan jelas, para pejabat pemerintah tidak perlu takut dalam membelanjakan dana APBN. Sangat tidak adil bagi pelaku usaha dan masyarakat jika dana dari masyarakat terus dimobilisasi lewat pajak, tapi dana tersebut tidak dikembalikan pada waktunya kepada masyarakat lewat disbursementanggaran pada waktunya.

Untuk menopang laju pertumbuhan 5,4%, pemerintah mengalolasikan anggaran belanja tahun 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 706, triliun adalah dana transfer ke daerah dan Rp 60 triliun merupakan dana desa. Sedangkan belanja kementerian dan lembaga serta nonkementerian dan lembaga, masing-masing, Rp 847,4 triliun dan Rp 607,1 triliun.

Jika dana ini dibelanjakan pada waktunya, mesin ekonomi akan lebih hidup. Para pelaku bisnis, mulai dari yang kelas UMKM hingga korporasi akan bergerak. Sentimen positif para pelaku usaha saja tidak cukup untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi 2018 hingga 5,4%. Dibutuhkan dukungan kuat dari pemerintah, terutama dalam meningkatkan iklim investasi, kualitas belanja APBN, dan langkah konkret pemberantasan korupsi.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: