Biaya Ibadah Terkerek Penerapan Pajak

Kebijakan Pemerintah Arab Saudi menerapkan PPN membuat biaya haji dan umrah pun ikut merangkak naik.

Pemerintah Arab Saudi terkini seakan tiada lelah membuat gebrakan. Seiring revolusi ekonomi yang di emban Putera Mahkota Mohammed bin Salman, kebijakan-kebijakan anyar pun muncul.

Salah satunya adalah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi warga Saudi dan para pendatang. Kebijakan yang berlaku mulai awal 2018 ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Saudi. Tarifnya 5% dan akan berlaku untuk minyak bensin dan solar, makanan, pakaian, barang elektronik dan kamar hotel.

Sejumlah barang dan jasa masih bebas pajak, seperti perawatan medis, jasa keuangan dan transportasi umum. “Pengenaan PPN akan membantu menaikkan pendapatan pemerintah Saudi untuk membangun infrastruktur dan pembangunan,” ujar Mohammed Al-Khunaizi, anggota Dewan Syura seperti dilansir Reuters.

Tak ayal, kebijakan di jantung Jazirah Arab tersebut jelas berdampak ke kenaikan biaya haji dan umroh. Pada tahun 2017, mengutip situs Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), rata-rata biaya yang ditetapkan Kementerian Agama (Kemnag) selaku penyelenggara haji Indonesia adalah Rp 35 juta tiap jamaah. Dengan pemberlakuan PPN 5% biaya ibadah ke tanah suci bertambah sekitar Rp 1,75 juta.

Direktur Utama Alfa Tours, Alfa Edison mengatakan mengantisipasi pemberlakuan PPN ini dengan menetapkan tarif di angka medium. “Untuk jualan umrah, kami sudah ancang-ancang dari sebelum ada pajak PPN 5% Jualan masih tetap di angka medium Rp 22,5 juta all in,” ujarnya.

Sebelum ada pajak, Alfa Tours mematok harga umrah reguler Rp 21,5 juta. Namun perusahaan ini tetap mempertahankan tarif promo Rp 19,5 juta untuk 10 Orang dengan menetapkan angka penjualan pada nominal baru, Alfa Tours mengaku sudah melakukan penyesuaian terhadap PPN 5% yang ditetapkan Arab Saudi.

Jumlah Jamaah Umrah Indonesia menempati urutan terbesar kedua setelah Pakistan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, hingga pertengahan tahun 2017 sudah sekitar 6,75 juta visa telah dikeluarkan untuk umrah.

Angka itu tumbuh hampir 6% dibandingkan tahun lalu, yakni 6,39 juta visa. Jamaah umrah Pakistan berjumlah 1,45 juta, naik 45%, sedangkan jemaah Indonesia berjumlah 875.958 orang atau naik 25%.

Selain memberlakukan PPN, Saudi juga menaikkan harga BBM khususnya bensin lokal dan tarif listrik. Langkah tersebut untuk membuat penggunaan energi menjadi lebih efisien, sejalan dengan rencana reformasi untuk mendorong sember pendapatan negara alternatif minyak bumi.

Setelah pengumuman tersebut, minyak Ron 91 sekarangdi hargai 1,37 riyal atau Rp 4.955 per liter, naik dari sebelumnya yang hanya 0,75 riyal per liter. Ron 95 dijual dengan harga 2,04 riyal atau Rp 7.379 per liter, dibandingkan dengan 0,90 riyal sebelumnya.

Namun, harga solar untuk truk tidak berubah. Ini merupakan kenaikan kedua sejak jatuhnya harga minyak dunia di pasar internasional pada 2014. Sebelumnya kenaikan terjadi di awal tahun 2015 silam.

Resep IMF

Keputusan Saudi di sinyalir sebagai buah rekomendasi Internasional Monetary Fund (IMF) untuk menambah pemasukan dari sektor non-minyak. Berdasarkan pengamatan IMF, Saudi pada tahun 1950 sebenarnya telah menetapkan pajak personal, pajak pertambahan nilai dan pajak perusahaan untuk warga negara dan non warga negara.

Namun, kebijakan itu direvisi enam bulan kemudian, dan diterapkan hanya bagi warga asing. Pada 1975, Saudi menghapuskan pajak pendapatan bagi warga asing di tengah tingginya harga minyak. Ini bertujuan memancing ekspatriat untuk bentu membangun infrastruktur dan ekonomi.

Saudi tak sendirian di kawasan Teluk yang mulai memberlakukan PPN. Uni Emirat Arab (UEA) juga memberlakukan kebijakna yang sama.

UEA memperkirakan, pendapatan PPN akan menambah pundi-pundi negara sebesar US$ 3,3 miliar pada tahun pertama. Jumlah itu setara Rp 44,7 triliun (asumsi kurs Rp 13.546 per Dollar AS).

Selain itu, UEA pun manaikkan tarif tol serta mengenakan pajak pariwisata. Namun, tidak ada rencana memperkenalkan pajak penghasilan. Hingga saat ini sebagian besar warga bebas pajak atas penghasilannya.

Sejumlah negara Teluk antara lain Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar baru akna memberlakukan PPN di tahun 2019 mendatang. Nampaknya, pemerintah Timur Tengah mulai sadar, ketergantungan terhadap minyak bakal membuat masa depan mereka suram.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: