Polda Metro Jaya menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan mengambil tindakan kepada pemilik mobil mewah yang belum membayar pajak kendaraan.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra mengatakan, pada dasarnya pihaknya tidak mencampuri urusan penunggak pajak mobil mewah di DKI. Sebab, hal tu masuk ranah Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini tugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

“Persoalan pajak itu semua ada di Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Pak Edi Sumantri,” ujar Halim Pagarra saat dihubungi SINDOnews, Minggu (14/1/2018).
Meski demikian, kata Halim, apabila memang Pemprov DKI hendak mengambil tindakan kepada penunggak pajak mobil mewah itu, pihaknya siap membantu selama ada permintaan. Sebab polisi pada prinsipnya siap mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI. “Polri tentu siap mendukung Pemprov DKI,” pungkasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya berjanji akan mengumumkan daftar  kendaraan mewah yang belum bayar pajak. Pemprov DKI bermaksud mempermalukannya dengan cara menayangkan nomor polisi kendaraan mewah itu di situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

Sumber : sindonews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty