Pengamat kebijakan publik Muh Syaifullah mengimbau beberapa pihak terkait untuk memaksimalkan data dalam penghitungan beras.

Dia optimistis jika instansi yang bersangkutan piawai dalam menghitung produksi beras di Indonesia. “Data yang ada digunakan maksimal untuk menghitung beras, lama waktu bila mencari data lagi,” tutur dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 16 Januari 2018.

Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya merilis temuan berkaitan dengan pengelolaan data persediaan beras dan kebijakan impor beras. Ada enam gejala maladministrasi, di antaranya ditemukan pasokan beras pas-pasan dan tidak merata.

“Ini akan menambah kegaduhan baru yaitu data. Jangan sampai data dijadikan tumpuan sumber masalah. Data sudah dari dulu adanya demikian. Mestinya fokus masalah rencana impor ini. Mengenai adakah surplus beras ya serahkan saja pada yang kompeten,” jelas dia.

Penulis dan Peneliti dari Pusat Kajian Inovasi dan Entrepreneurship (PKIE) menambahkan jika ada pihak lain yang merasa memiliki data baru sebaiknya dikonfirmasikan pada instansi tersebut.

“Saya yakin mereka akan terbuka membahasnya. Kalau begini saya jadi ikutan bingung. Dalam waktu singkat Ombudsman menyimpulkan stok beras pas-pasan dan menipis. Itu kayaknya stok Bulog ya? Kok terlalu sederhana hanya menghitung sebaran stok Bulog,” tambahnya.

Dia menjelaskan saat ini stok beras melimpah dan tidak hanya di Bulog, yaitu ada di petani, di penggilingan, di pedagang, di berbagai gudang, di konsumen, di horeka, dan lainnya.

“Ingat Indonesia negara kepulauan, jadi sudah pasti stok beras itu bervariasi karena dikenal ada daerah sentra dan nonsentra padi,” ungkapnya.

Dia mengatakan berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret, Juni, dan September 2015, ketika dalam kondisi musibah El-Nino terbesar, ditemukan stok berada di berbagai tempat kisaran 8 juta-9,7 juta ton dibanding kondisi iklim normal.

“Bukti sekarang stok berlebih adalah saat harga ini naik tinggi di atas 10 persen, tidak ada rush memborong beras, artinya tetap ada pasokan terus mengalir ke pasar. Justru saya malah curiga ada janggal kenapa harga naik liar, sementara pasokan cukup? Harga beras termurah di Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC) mulai 3-9 Januari 2018 naik liar, sementara pasokan cukup, padahal saat Natal dan Tahun Baru harga wajar,” pungkasnya.

Sumber : metrotvnews.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty