Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program Jakarta Satu (Satu Peta, Satu Data, Satu Kebijakan). Itu adalah sebuah sistem pemantauan terintegrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, program itu merupakan merupakan sistem monitoring terintegrasi yang dibangun berdasarkan pada data dari seluruh SKPD di dalam peta dasar tata ruang yang sama.

Adapun data-data yang dimaksud yaitu Peta dasar dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta, Data Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Data air tanah dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dan Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan data aset dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).

“Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta tanpa kecuali memiliki satu acuan data dan peta yang sama. Melalui sistem ini, kebijakan yang diambil Pemprov dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan pada kesamaan data dan informasi,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (17/01/2018)

Mantan Menteri Pendidikan itu berharap, Jakarta Satu bisa membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta meningkat. Sebab, nantinya akan ada transparansi data, sehingga tak akan ada lagi yang menggelapkan pajak.

“Jakarta Satu adalah awal dari perubahan besar di Jakarta seperti optimalisasi pendapatan daerah, pencegahan kebocoran dan potensi korupsi dan melakukan transformasi kebijakan menjadi lebih berpihak kepada rakyat,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, KPK merasa senang memiliki kerja sama dengan Pemprov DKI dalam membangun sistem pengawasan terintegrasi Jakarta Satu ini.

“Kami berharap ini akan menjadi model bagi upaya pecegahan korupsi yang efektif di seluruh pemerintah daerah di Indonesia” kata Saut.

Hal senada dikatakan, Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibukota Jakarta (KPK Ibu kota), Bambang Widjodjanto mengatakan, tanpa acuan data dan peta yang sama, Pemprov DKI Jakarta sulit untuk mengawasi jalannya pemerintah. Sehingga dengan sistem pengawasan terintegrasi melalui wujud Jakarta Satu.

”Pada prinsipnya, semua data akan dijadikan satu dalam peta yang sama dan terus diperbaharui sehingga akan mudah mengidentifikasi apabila terjadi keanehan yang berpotensi korupsi,” pungkasnya.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty