Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyebutkan bahwa Kemenkominfo masih melakukan penggodokan aturan pajak perusahaan digital raksasa berbasis internet (Over the Top/OTT). Rudi memperkirakan peraturan tersebut akan selesai pada kuartal I 2018.

“Ya sebentar lagi lah, ini ya pokoknya kuartal satu ini udah pastilah,” kata Rudiantara di gedung BEI, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2018.

Rudiantara mengatakan telah ada perusahaan OTT internasional yang telah mulai memproses pembayaran pajaknya yang cukup besar. Namun demikian, Rudiantara enggan menyebutkan nama perusahaan tersebut. Menurut dia, upaya perusahaan tersebut untuk membayar pajak akan dijadikan contoh penyelesaian dalam kebijakan pajak OTT ke depan.

“Jadi kalau yang besar ini bisa, kenapa yang lain enggak bisa. Hanya saya belum bisa disclose, apalagi angkanya, kan ada undang-undang perpajakan, rahasia,” ujar dia.

Selain itu, kata dia, Kemenkominfo juga akan menerapkan kebijakan OTT berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru. Sebab, dengan adanya KBLI baru, pembayaran pajak OTT menjadi lebih mudah.

“Kami mau terapkan berdasarkan KBLI baru. Itu perusahaannya ada di Indonesia dan perusahaannya menjadi reseller, jadi digital advertising,” ucap Rudiantara.

Sumber : tempo.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty