Jakarta. Pemerintah memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor (anti dumping) untuk produk baja I dan H section dari baja panduan lainnya selama tiga tahun ke depan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 2/PMK.010/2018 tentang Pengenaan Terharap Impor Produk I dan H section dar Baja Panduan Lainnya.

Dalam beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 4 Januari 2018 itu menyebutkan, pemerintah mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) bagi impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya dengan ketentuan I section dengan tinggi 100 milimeter (mm)-600 mm dan H section dengan tinggi 100 mm-350 mm dari baja paduan lainnya yang masuk pos tari HS ex 7228.70.10 dan baja I section dengan tinggi 100 mm-600 mm dan H section dengan tinggi 100 mm- 350 mm dari baja paduan lainnya yang masuk pos tarif ex 7228.70.90. “Bea masuk tindakan pengamanan ini di kenakan selama tiga tahun,” bunyi pasal 2 beleid itu yang dikutip KONTAN, Minggu (21/1).

Besaran bea masuk yang dikenakan yakni sebesar 17,75% pada tahun pertama sejak tanggal diundangkan beleid ini, sebesar 17,5% pada tahun kedua dan 17,25% pada tahun ketiga. “Peraturan Menteri ini berlaku pada 21 Januari 2018,” bunyi padal 6 PMK No.2/PMK.010/2018.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Artikel

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty