Keputusan pemerintah membuka izin impor 3,7 juta ton garam disambut gembira pelaku usaha. Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk menyatakan, secara keseluruhan, kebutuhan garam nasional, termasuk sektor industri makanan dan minuman, sebanyak 4,2 juta ton.

“Tapi industri ini kan berkembang, seperti industri pangan yang juga berkembang, bergantung pada permintaan. Artinya, kalau itu dipenuhi, ya, memang kebutuhan terhitung yang diperlukan sekitar 4,2 juta ton,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2018.

Menurut Tony, pemerintah juga mempunyai mekanisme tersendiri untuk melihat perkembangan kebutuhan garam.

“Saat ini baru awal tahun, nanti juga pemerintah akan melakukan evaluasi. Selain itu, kita belum tahu produksi garam nasional berapa. Nah, itu nanti hasilnya akan dikombinasikan,” tuturnya.

Tony berharap mekanisme pengadaan garam tetap harus mengacu pada tiga faktor penting yang selama ini menjadi acuan pelaku usaha.

“Pertama adalah kualitas, kedua harga, dan yang ketiga adalah kontinuitas pasokan,” katanya.

Berikut ini data kebutuhan garam industri pada 2018 menurut perhitungan AIPGI.

Sumber : tempo.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty