Presiden Joko Widodo berambisi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia melalui program swasembada pangan sejak tahun 2014 lalu. Meski demikian, dalam praktiknya swasembada pangan ini belum bisa terealisasi.

Seperti yang tengah hangat dibincangkan beberapa hari ini, yakni impor beras, gula, hingga garam yang menjadi keputusan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keputusan ini pun menjadi polemik, mengingat beberapa komoditas pangan yang diimpor sebenarnya bisa dihasilkan oleh petani sendiri.

Di awal tahun 2018 pemerintah memutuskan untuk mengimpor garam sebanyak 500.000 ton dari Thailand dan Vietnam. Tujuannya untuk menekan harga beras yang masih tinggi diduga karena stok beras di beberapa daerah belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

Hal ini tentunya mendapat berbagai kritikan dari berbagai pihak yang menilai bahwa keputusan tersebut akan merugikan petani. Apalagi, Indonesia akan memasuki masa panen di bulan Februari-Maret.

Beberapa pemerintah daerah pun ada yang menolak keputusan impor beras karena stok beras di daerahnya masih mencukupi. Selain itu, penolakan tersebut juga bertujuan untuk melindungi petani daerah agar tidak merugi.

Sumber : merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty