Pemerintah Masih Godok Pajak untuk Taksi Online

Pemerintah memastikan taksi online akan dikenakan pajak. Namun, tarif pajak masih dibahas antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan, penerapan pajak untuk taksi online dilakukan untuk menciptakan kesetaraan antara taksi online dan taksi konvensional.

“Bagaimana online harus berkontribusi di pajak, sampai sekarang ini kami lagi bicara dengan Kementerian Keuangan untuk membuat format yang tepat,” kata Menhub di kantornya, Jakarta, Minggu (28/1/2018).

Menhub mengatakan, pengenaan pajak tersebut akan dibebankan kepada perusahaan penyedia jasa layanan taksi online. Selama ini, kata Menhub, perusahaan taksi konvensional juga dikenai pajak yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). Sehingga, pajak yang dikenakan harusnya sama sehingga tercipta kesetaraan.

“Saya imbau kepada pengusaha itu untuk cinta Indonesia. Niatnya itu berusaha dengan baik tapi memikirkan bagaimana kewajiban pajak pada pengusaha itu juga dijalankan, karena pengusaha wajib membayar pajak, kalo tidak ada pajak bagaiamana jalan-jalan ini dibangun,” katanya.

Selain itu, Menhub mengatakna pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk terlibat dalam pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa taksi online.

“Mengenai yang belum kita finalkan itu berkenaan dengan pajak, dengan Kominfo kita sudah intensif,” ujarnya.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan, belum ada keputusan apapun soal pajak untuk taksi online.

“Saya belum tahu soal itu. Saya belum bisa berkomentar banyak, masih kita coba pelajari dulu,” ucapnya.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya pernah menyatakan bahwa pengenaan pajak taksi online harus sama dengan taksi konvensiona supaya menciptakan iklim persaingan yang sehat.

“Pada prinsipnya kita nanti akan bersama-sama Menteri Perhubungan. Paling penting sinyalnya adalah pemerintah akan membuat level playing field. Jadi kalaupun antara bisnis yang online dan konvensional dia harus treatment mengenai perpajakan juga sama,” kata dia.

Menurut dia, penciptaan iklim persaingan yang sehat ini penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan aturan yang ada. Pemerintah, kata dia, bertugas  memastikan hal tersebut bisa terwujud.

“Jadi jangan sampai ada perusahaan dengan bisnis tertentu dia tidak diuntungkan atau dirugikan karenapolicy-nya kita tidak memperlakukan secara sama,” tuturnya.

Sumber : inews.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: