Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menonaktifkan sertifikat elektronik 1.049 pengusaha yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif. Ditjen Pajak memberikan waktu 30 hari untuk klarifikasi jika ingin status non aktif atau suspend dicabut. Jika tidak, wajib pajak tersebut dipastikan tidak bisa lagi mener­bitkan faktur pajak.

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibuat pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penjualan ba­rang atau jasa kena pajak. Fak­tur Pajak berfungsi sebagai dasar PKP dalam melaksana­kan mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, faktur fiktif diduga dibikin dengan tujuan agar PPN yang disetor menjadi lebih kecil. Menurut­nya, pihaknya ingin menertibkan masalah ini. Karena, penggunaan faktur fiktif dapat membobol uang negara lewat pengembalian (restitusi) pajak.

“Penerbit dan pengguna faktur fiktif tidak sah memanfaatkan sistem PPN merugikan negara. Hal itu sama dengan mendapatkan keuntungan dengan cara mencuri dari keuangan negara,” kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Hestu menyebutkan, ada empat syarat untuk wajib pajak yang harus dipenuhi agar untuk status suspend bisa dicabut. Antara lain, menunjukan ke­absahan identitas, keberadaan serta kesesuaian atau kewajaran profil, dan kesesuaian kegiatan usaha. Namun, ternyata apabila terdapat indikasi wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan maka akan dilakukan pemeriksaan.

“Jika terindikasi melakukan tindak pidana seperti mener­bitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau belum diku­kuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan tetap dilanjutkan dengan Pe­meriksaan Bukti Permulaan,” tuturnya.

Pada periode 2016-2017, Ditjen Pajak mencatat telah menangani 525 kasus faktur fiktif dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1,01 triliun. Sebanyak 216 kasus berlanjut ke tahap pemeriksaan bukti permulaan.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo menilai, masih maraknya kasus faktur pajak fiktif karena pengawasan yang lemah.

“Ditjen Pajak harus menyem­purnakan sistem pada e-faktur dengan sistem yang lebih kom­prehensif,”  katanya.

Sumber : rmol.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty