Pemerintah Diminta Uji Publik Rencana Aturan Pajak E-Commerce

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merasa keberatan atas keputusan pemerintah yang akan memberlakukan pemungutan pajak untuk para pelaku e-commerce. Aturan ini diatur dalam naskah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perpajakan Pelaku Usaha Perdagangan Berbasis Elektronik (RPMK Pajak E-Commerce).

idEA meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan uji publik atas RPMK tersebut sebelum diterbitkan. “Kita ingin mendorong pemerintah untuk laksanakan uji publik. Baru bicarakan masukan drafseperti apa uji publiknya sebelum dilakukan,” kata Ketua Umum idEA, Aulia Marinto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Dalam RPMK Pajak E-Commerce ini diterapkan tarif PPh Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha yang memiliki peredaran usaha kotor sampai dengan Rp4,8 miliar setahun. Penerapan aturan perpajakan tersebut diperlukan untuk mendorong UMKM offline bertransformasi menjadi online, memudahkan pemungutan pajak di masa datang, sekaligus meningkatkan efisiensi dan daya saing di lndonesia.

Aulia merasa perlu berbicara kepada institusi pemerintah untuk mendiskusikan keputusan yang tepat bagimarketplace. Sebab, keputusan pemerintah ini akan memberikan dampak terhadap industri e-commerce di Indonesia yang baru mulai berkembang.

Dalam aturan ini, pemerintah seakan hanya menargetkan untuk e-commerce saja. Padahal, menurut survei yang dilakukan idEA terhadap 1.800 koresponden di 11 kota besar, 43 persen penjualan online terjadi di sosial media, sementara di marketplace hanya 16 persen saja.

“Dampaknya ini sudah dirasakan implikasi sosial terhadap wacana yang menjadikan marketplace jadi agen penyetor kalau tidak ada aturan yang sama maka akan membuat ketidakseimbangan,” ucapnya.

Menurut dia, dengan adanya aturan tersebut para penjual di marketplace dapat melakukan shifting ke sosial media yang tidak memiliki struktur yang jelas dan sulit dimonitor. Padahal, untuk menstimulus besarnya pendapatan pajak nasional, pemerintah perlu untuk memungut pajak bagi e-commerce yang memiliki peluang sangat besar.

“Teman e-commerce ini ada yang merketplace dan hibird. Mereka sudah buktikan diri bahwa mereka berikan kontribusi yang positif terhadap daya saing market,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah bisa menjadikan hal tersebut sebagai momentum untuk di mana Jenderal Pajak bisa meningkatkan pendapatan pajaknya. Karena itu, ia mengajak pemerintah untuk duduk bersama mereformasi perpajakan.

“Kami di idEA punya resources expert yang bisa wujudkan semuanya. Suatu saat mereka ini tidak hanya jadi agen penyetor tapi juga menampung pembayaran pajak. Jadi mari kita usulkan pemerintah untuk gunakan momentum ini untuk reformasi perpajakan,” kata dia.

Sumber : inews.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: