Penerimaan Pajak Dari UMKM Dinilai Tepat

Pengamat menilai pemerintah sudah tepat dalam menggenjot penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM).

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya mengatakan pemerintah juga perlu memperhatikan peningkatan sosialisasi pelaku UMKM, agar tidak ada salah tafsir ke depannya.

“Sangat wajar kalau Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak memungut pajak, termasuk dari UMKM, karena bayar pajak itu wajib dan sudah banyak sosialisasinya,” ujarnya kepadaBisnis, Selasa (30/1/2018).

Berly mengatakan keluhan dunia usaha, termasuk UMKM, adalah praktik ijon pajak. Pelaku usaha sudah diminta membayar lebih dulu sebelum adanya transaksi, sehingga mengganggu arus kas dan iklim berusaha.

Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, realisasi PPh final atau pajak UMKM tahun lalu masih jauh dari target. Dari target Rp156,18 triliun, yang terealisasi hanya Rp106,33 triliun atau 68,08%.

Raihan ini anjlok dibandingkan dengan capaian 2016 yang mencapai Rp117,68 triliun atau 80,77%.

Pemerintah dinilai harus lebih giat, karena pemungutan pajak Indonesia tergolong sangat rendah. Rasio pajak Indonesia disebut sebesar 10,6%, sedangkan Malaysia sudah mencapai 13% dan Thailand 16%.

Berly menyatakan pemerintah mesti segera melakukan penyederhanaan regulasi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi UMKM terkait regulasi dan tarif tidak resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Sementara itu, Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan perbaikan regulasi perizinan pemerintah harus dilakukan terlebih dulu sebelum meningkatkan upaya pengumpulan pajak.

“Semestinya lingkungan usahanya dulu yang dibangun lebih kondusif. Kalau lingkungan usaha kondusif buat UMKM dan termasuk akses ke pasar bagus, pasar juga bergairah. Sehingga, penjualan dan profit UMKM meningkat, baru kemudian pajaknya digenjot,” terangnya.

Meskipun begitu, Faisal mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 9% menjadi 7%. Tetapi, penyaluran KUR harus dibarengi dengan pendampingan yang intensif agar hasilnya maksimal.

“UMKM dihadapkan pada banyak tantangan, selain pajak juga masalah regulasi yang seringkali tidak transparan dan tidak sinkron,” tambahnya.

Adapun jumlah tenaga kerja di sektor usaha informal adalah 57% dari total tenaga kerja di Indonesia, sedangkan 43% lainnya berada di sektor formal.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: