Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan akan menyeimbangkan sistem perpajakan berbasis pelayanan dan pemeriksaan yang diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

Hal ini disampaikan Robert dalam seminar 2018 Taxation Policy Outlook di Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Robert mengatakan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan rata-rata pembayaran pajak sukarela oleh wajib pajak.

Dia mengungkapkan bahwa secara empiris meningkatkan pelayanan lebih banyak memiliki dampak positif terhadap penerimaan dibandingkan dengan meningkatkan pemeriksaan.

Dia memaparkan bahwa rata-rata pembayaran di luar pemeriksaan dan imbauan dalam penerimaan perpajakan sekitar 85%. Sementara yang melalui penagihan, pemeriksaan dan SKP sekitar 15%.

Robert mengatakan sistem perpajakan yang ideal adalah yang melakukan pemeriksaan lebih sedikit. Dia berharap persentasenya dapat bergerak ke arah 90% pembayaran pajak sukarela dan 10% pemeriksaan.

Robert juga mengatakan, sistem perpajakan yang melakukan pemeriksaan lebih sedikit akan memberikan pesan yang baik kepada masyarakat serta penerimaannya yang lebih bisa diprediksi mengikuti denyut ekonomi.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty