Jurus Kebijakan Fiskal Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 tak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Pemerintah ingin APBN 2018 menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan menciptakan lapangan kerja.

APBN 2018 disepakati dengan mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp 2.220,7 triliun. Target pendapatan negara tersebut akan dipenuhi dari penerimaan perpajakan Rp 1.618,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 275,4 triliun.

Sementara, belanja negara akan meliputi belanja pemerintah pusat Rp 1.454,49 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 766,2 triliun. Dengan postur tersebut, defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp 326 triliun atau sekitar 2,19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun asumsi makro dalam APBN 2018 adalah pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,2 persen, dan nilai tukar Rp 13.400 per dolar AS. Asumsi makro lainnya mencakup harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

“Kalau dilihat dari asumsi makro tersebut, itu menggambarkan di satu sisi gerakan ekonomi semakin kuat, tapi stabilitas harga dan nilai tukar juga masih tetap terjaga,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, belum lama ini.

APBN 2018 mengusung tema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan.” Sri mengatakan, tema tersebut lahir dari semangat pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

Sri berharap APBN 2018 akan menciptakan optimisme, tapi juga pada saat yang sama kesempatan-kesempatan yang muncul dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. “Kami berharap APBN 2018 bisa memberikan sentimen positif,” ujar Sri.

Untuk meningkatkan transparansi dan penyampaian informasi yang lebih baik kepada publik, Kementerian Keuangan akan melaporkan kinerja APBN 2018 per bulan. Pemerintah berupaya meningkatkan kinerja APBN untuk mendorong perekonomian. Sejumlah momentum penting pada 2018 pun diharapkan bisa meningkatkan konsumsi yang merupakan motor penggerak utama perekonomian Indonesia.

Beberapa peristiwa yang terjadi pada 2018 diharapkan bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Hal itu seperti perayaan Tahun Baru dan Imlek yang akan terjadi pada kuartal pertama. Kemudian, dilanjutkan dengan perayaan Idul Fitri pada kuartal kedua dan ajang Asian Games 2018 serta pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF pada kuartal ketiga.

Selain itu, momentum tahun politik juga diprediksi meningkatkan konsumsi masyarakat. Sri menjelaskan, kampanye untuk pilkada serentak 2018 sudah mulai terasa sejak kuartal pertama. Pada kuartal keempat tahun ini, tingkat konsumsi akan lebih tinggi karena telah memasuki tahapan pemilihan presiden dan legislatif.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, realisasi kinerja APBNP 2017 menunjukkan kinerja positif. Penerimaan, belanja, ataupun pembiayaan masih sesuai dengan keinginan pemerintah.

Dalam pertemuan dengan analis, investor, dan pemimpin redaksi media massa, Sri pun sempat memaparkan realisasi kinerja APBNP 2017 hingga 8 Januari 2018. Ia menyampaikan, pendapatan negara pada 2017 mencapai Rp 1.659,9 triliun atau mencapai 95,6 persen dari target APBNP 2017. Realisasi belanja negara mencapai Rp 1.986 triliun atau mencapai 93,1 persen dari target APBNP 2017.

Hal itu menciptakan realisasi defisit sebesar Rp 326,1 triliun. Artinya, defisit anggaran terjaga pada level 2,42 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau masih lebih rendah dari batas maksimal yang ditetapkan dalam APBNP 2017 sebesar 2,92 persen.

Sri menilai, realisasi kinerja fiskal pada 2017 sangat baik. Meski penerimaan pajak tidak mencapai target, terdapat pertumbuhan sebesar 12 persen. Ia pun menyoroti keberhasilan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mampu mencatatkan penerimaan melebihi target.

Penerimaan perpajakan pada 2017 mencapai Rp 1.343,4 triliun atau mencapai 91,2 persen dari target APBNP 2017. “Ini menunjukkan basis penerimaan negara cukup kuat,” ujar Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Sri meminta belanja infrastruktur pada 2018 perlu lebih dioptimalkan dengan melibatkan swasta dan BUMN melalui berbagai skema pembiayaan kreatif. Keterlibatan swasta sangat penting untuk menjaga defisit, tapi tetap mendukung target akselerasi pembangunan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berupaya meningkatkan kualitas kinerja dalam mengamankan target penerimaan pajak pada 2018. Seperti diketahui, DJP mendapat tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 1.424 triliun.

“Hal rutin akan tetap kita kerjakan dengan kualitas yang lebih baik,” ujar Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan.

Robert menjelaskan, DJP akan tetap melanjutkan pekerjaan rutin, seperti pelayanan, edukasi, dan menciptakan kemudahan untuk membayar dan melaporkan pajak. Selain itu, pengawasan juga akan terus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Selain itu, DJP akan terus melanjutkan inisiatif reformasi perpajakan, seperti perbaikan kualitas sumber daya manusia, restrukturisasi organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, dan peraturan.

Fiskal belum mampu dorong pertumbuhan

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, kontribusi belanja pemerintah pada 2017 belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu justru mengalami stagnansi.

Dia menjelaskan, tahun 2017 proyeksi pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya mencapai 5,05 persen. Itu artinya pertumbuhan ekonomi mengalami stagnansi karena angkanya hampir sama dengan tahun sebelumnya, yakni 5,02 persen.

Dia menjelaskan, konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. Indikatornya adalah banyaknya gerai ritel yang bangkrut dan tren masyarakat kelas atas untuk menunda belanja.

Pemerintah diharapkan dapat lebih cepat dalam membelanjakan anggaran. “Karena kalau realisasi belanja pemerintah tertunda di awal tahun, membuat stimulus fiskal terhambat,” ujarnya.

Bhima berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih baik dengan tumbuh 5,1 persen. Ia menilai, harga komoditas akan menjadi penopang perekonomian. “Jika ekspor komoditas naik, perekonomian di daerah penghasil komoditas mentah seperti Sumatra dan Kalimantan ikut tumbuh positif,” ujarnya.

Selain mendorong ekspor, pemerintah juga perlu melakukan percepatan aneka insentif fiskal melalui paket kebijakan.

Ia mengatakan, lebih dari 14 persen penyerapan tenaga kerja nasional berasal dari sektor industri manufaktur. “Kalau paket kebijakan yang diharapkan membantu industri tidak mampu jadi stimulus, maka penyerapan tenaga kerja dipastikan tidak optimal,” kata dia.

Sumber : republika.co.id

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: