Gegar Digital

Impian bangsa Indonesia untuk menikmati internet berkecepatan tinggi tak lama lagi terwujud. Pemerintah menargetkan segenap wilayah di Tanah Air mulai tahun 2022 dihubungkan oleh internet berteknologi seluler generasi empat (4G). Saat ini, teknologi internet berkecepatan tinggi (broadband) itu baru bisa dinikmati di kota-kota besar.

Terkabulnya impian masyarakat untuk terkoneksi dengan internet berkecepatan tinggi dalam empat tahun mendatang dimungkinkan karena Palapa Ring dijadwalkan rampung pada 2019. Palapa Ring merupakan proyek pembangunan jaringan kabel serat optik yang menjangkau 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten. Proyek bernilai Rp 21 triliun itu meliputi kabel laut dan darat masing-masing sepanjang 35.280 km dan 21.807 km.

Selain mengandalkan proyek Palapa Ring untuk koneksi internet di seluruh wilayah NKRI, pemerintah sedang menyiapkan satelit multifungsi atau high-throughput satellite (HTS). Proses pabrikasi satelit multifungsi akan dimulai tahun ini dan ditargetkan rampung pada 2021. Melalui penggunaan HTS, kendala jaringan internet di daerah-daerah terpencil bisa teratasi.

Saat ini baru 400 kota/kabupaten di Tanah Air yang terhubung internet, itu pun sebagian besar masih teknologi generasi ketiga (3G), bahkan tak sedikit yang menggunakan teknologi generasi kedua (2G). Dengan teknologi 4G, masyarakat dapat menikmati internet berkecepatan transfer data yang secara teori bisa mencapai 400 juta byte per detik (400 Megabit per second/Mbps) dibandingkan 3G yang masih 384 Kilobit per second (Kbps).

Penggunaan internet berkecepatan tinggi dengan sebaran dan keterjangkauan lebih luas akan membuat segalanya lebih mudah, cepat, dan praktis. Akses informasi, transaksi digital (e-commerce), dan berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan pun, di mana pun, secara lebih singkat dan akurat.

Tak kalah penting, bahkan mungkin paling penting, satelit multifungsi pemerintah bakal melayani 149.400 lokasi di seluruh Indonesia. Sasaran penerima manfaatnya adalah 93.900 SD, SMP, dan SMA, 47.900 lembaga pemerintahan (kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten), serta 3.900 lembaga pertahanan dan keamanan (Mabes Polri, Polres, Poltabes, Polsek, Mabes AL, Mabes AD, Mabes AU). HTS juga akan melayani 3.700 puskesmas di wilayah terpencil seluruh Indonesia.

Palapa Ring dan HTS akan berdampak luar biasa bagi masyarakat. Bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga politik, keamanan, sosial, dan budaya. Di sektor pendidikan, SDM Indonesia akan lebih kompetitif. Di bidang pemerintahan, tata kelola lembaga pemerintah akan lebih baik. Di bidang pertahanan, Indonesia bakal lebih tangguh. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup rakyat Indonesia akan semakin tinggi.

Muara penggunaan internet berkecepatan tinggi dengan sebaran dan keterjangkauan lebih luas ada di bidang ekonomi. Bila sudah merambah segenap sektor perekonomian nasional, internet bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di Tanah Air. Perekonomian bangsa ini menjadi lebih efisien. Internet dapat menyejahterakan rakyat Indonesia.

Digitalisasi ekonomi, berdasarkan studi McKinsey pada 2016, mampu mendatangkan nilai tambah US$ 150 miliar atau 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 4 juta orang. Mungkin karena alasan itu pula, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital di ASEAN pada 2020 dengan omzet US$ 130 miliar per tahun.

Tentu pemerintah tidak boleh silau oleh hasil studi McKinsey. Hasil studi ini baru terbukti jika pemerintah dan segenap pemangku kepentingan lainnya benar-benar siap. Indonesia punya modal yang amat berharga, yaitu 261 juta jiwa penduduk yang menyumbang 40 persen terhadap total populasi ASEAN. Namun, modal ini baru bisa mendatangkan manfaat bagi bangsa dan negara bila Indonesia menjadi pemain utama ekonomi digital ASEAN, bukan pasar.

Kita mendesak pemerintah segera menyiapkan berbagai hal, bukan hanya infrastruktur, tetapi juga payung hukum dan peta jalan (road map) pembangunan ekonomi digital. Saat ini muncul kesan kuat bahwa pemerintah masih tergagap-gagap menyambut revolusi ekonomi digital. Kesan itu mengemuka saat pemerintah maju-mundur menerapkan kebijakan transportasi online yang polemiknya berlarut hingga kini. Ironisnya, Indonesia belum punya peta jalan ekonomi digital.

Gegar digital juga mencuat setelah pemerintah mengumumkan rencananya memungut pajak e-commerce, termasuk kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Rencana ini kontradiktif dengan paket kebijakan ekonomi jilid XIV yang telah diluncurkan pemerintah. Paket kebijakan XIV antara lain bertujuan mempermudah pendanaan e-commerce, memberikan pengurangan pajak bagi investor lokal yang berinvestasi di start-up bisnis e-commerce segmen UKM, dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pemerintah harus menjamin ekonomi digital mampu mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya dan kesempatan seluas-luasnya bagi segenap rakyat di seluruh lapisan ekonomi. Kecuali memberikan faedah dari sisi penerimaan negara, ekonomi digital harus memberikan nilai tambah kepada rakyat Indonesia, dari mulai keuntungan, upah, lapangan kerja, sampai kesinambungan sektor-sektor bisnis di dalamnya. Semua sektor harus ikut menikmati, termasuk UMKM, bukan cuma bisnis berskala besar dan konglomerasi.

Regulasi ekonomi digital harus berpihak kepada para pelaku ekonomi digital, baik menyangkut SDM, pendidikan, pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, keamanan siber, logistik, maupun infrastrukturnya. Kesiapan regulasi dan jaminan pemerintah amat diperlukan karena negara-negara lain di ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura, juga berambisi menjadi pemimpin ekonomi digital di ASEAN. Apalagi, mereka telah mengadopsi teknologi generasi kelima (5G) yang lebih unggul.

Kita menuntut pemerintah secepatnya merampungkan peta jalan pembangunan ekonomi digital. Tanpa peta jalan, para pemain ekonomi digital di Tanah Air bisa kehilangan arah. Untuk menjadi kampiun di ASEAN, para pemain ekonomi digital Indonesia harus berperang dengan negara-negara lain. Tanpa strategi, regulasi, dan jaminan iklim investasi yang kodusif, sama saja pemerintah menyuruh mereka bertanding di medan perang dengan hanya berbekal genderang, bukan senjata.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: