Kemkeu: Informasi Keuangan Diperlukan

JAKARTA. Pemerintah memberikan tanggapan resmi atas perkara uji materi atau judicial review Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (5/2).

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemkeu) Hadiyanto yang hadir sebagai wakil pemerintah mengatakan, beleid ini dibutuhkan sebagai upaya pemerintah untuk mencari sumber pendanaan melalui pajak.

Menurut Hadiyanto, selama ini upaya pemerintah mengejar pajak kerap terbentur upaya penghindaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP). Hal ini bisa terjadi karena adanya keterbatasan akses informasi keuangan oleh otoritas perpajakan. “Salah satu modus pengelakan pajak adalah menggeser profit atau menyimpan uang di negara suaka pajak,” ujar Hadiyanto.

Menurutnya, penghindaran pajak ini juga terjadi di banyak negara sehingga mendorong negara-negara anggota G20 dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memberikan standar pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI). “Undang-Undang No. 9/2017 ini menjadi syarat Indonesia dalam mengimplementasikan AEoI tersebut,” tambah Hadiyanto.

Menurutnya, keterbatasan informasi keuangan ini tak boleh dibiarkan terus menerus, karena berkontribusi pada rendahnya rasio pajak (tax ratio) di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, tax ratio Indonesia cenderung mengalami penurunan dan lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Makanya, Hadiyanto bilang, keberadaan beleid ini juga sebagai pendukung upaya pengumpulan dan penerimaan pajak sehingga tax ratio meningkat. Aturan ini juga diklaim mampu menciptakan keadilan dalam sistem pengumpulan pajak,

Dalam jawabannya, Hadiyanto menilai pemohon uji materi telah salah memahami ketentuan pasal 1 dalam UU 9/2017. Menurutnya frasa “Pelaksaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perpajakan” harus dipahami secara luas.

Selain itu, kekhawatiran pemohon uji materi yaitu Fernando M Manullang, yang menyatakan seluruh informasi keuangan di Indonesia bisa diberikan kepada negara asing, juga dianggap tidak tepat. Sebab menurut Hadiyanto, yang dipertukarkan adalah sebatas informasi keuangan milik subjek pajak luar negeri, yaitu nasabah asing yang memiliki aset di Indonesia saja dan sebaliknya.

Atas jawaban itu pemohon uji materi, Fernando M Manullang tidak memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Fernando dalam gugatan uji materi mempermasalahkan pemberian kewenangan kepada otoritas perpajakan untuk bisa mengakses data nasabah di perbankan. Apalagi, aturan ini pada awalnya adalah perjanjian international yang diperuntukkan untuk nasabah luar negeri, namun kenapa diperluas sehingga berlaku bagi nasabah lokal.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: