Tingkat konsumsi rumah tangga nasional sepanjang 2017 mengalami perlambatan di level 4,95%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang tumbuh 5,01%.

Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang gencar menarik pajak, baik kepada wajib pajak perorangan, lembaga atau perusahaan.

Lantas, adakah hubungannya antara perlambatan konsumsi masyarakat dengan pajak yang makin agresif?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan pajak yang agresif. Pasalnya ia mengatakan pajak memiliki aturan tersendiri.

“Enggak. Pajak kan sudah ada aturannya. Kalau kita lihat kemarin PPN tumbuh 16% itu bukan karena offensif tapi ada peningkatan kepatuhan. Terus ada peningkatan kegiatan ekonomi, kan pertumbuhan ekonomi naik dari 5,0% jadi 5,07% mendekati 5,1%,” katanya di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan bahwa kondisi konsumsi di kuartal IV mengalami pertumbuhan menjadi 4,97%. Angka ini dinilai lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty