Impor Baja Rugikan Industri Lokal

Impor Baja Rugikan Industri Lokal

Pelaku industri besi dan baja hilir yang tergabung dalam Asosiasi Fastener Indonesia (AFI) mencemaskan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 22/2018 sebagai perubahan ketiga dari Permendag Nomor 82 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Aturan yang baru diterbitkan pada 10 Januari lalu tersebut ditengarai memicu membanjirnya besi dan baja impor.

Ketua AFI, Rahman Tamin, menyebutkan aturan itu memberikan kelonggaran terhadap impor produk jadi dari industri hilir yang didatangkan oleh importir umum untuk keperluan diperdagangkan. Di sisi lain, Permendag tersebut tidak bisa lagi mengontrol pasokan dan permintaan industri di dalam negeri. Aturan itu menghapuskan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Padahal, menurut Rahman, pertimbangan teknis Kemenperin itu masih diperlukan dalam proses importasi besi dan baja. “Apabila dalam pengajuan perizinan impor oleh importir umum tidak dikendalikan, importasi produk jadi dari besi dan baja akan melimpah dan mengancam industri dalam negeri,” tegasnya, di Jakarta, Senin, (12/2).

Dikeluhkannya, Permendag tersebut seiring dengan pengawasan larangan terbatas (lartas) yang telah bergeser ke post border. Padahal, saat ini produksi nasional dari industri besi dan baja turunan sedang berjalan baik dan tengah berencana untuk meningkatkan investasi dan kapasitas pada tahun ini.

Utilisasi industri besi dan baja turunan terus meningkat, dari tahun 2015 sekitar 45 persen, menjadi 55 persen pada 2016, dan naik signifikan sebesar 80 persen pada 2017. Selanjutnya, nilai penjualan kami mencapai 3,2 triliun rupiah per tahun. Sektor industri juga menargetkan tambah investasi sebesar 300 miliar rupiah tahun ini.

AFI saat ini beranggotakan 15 perusahaan dengan total menyerap tenaga kerja sebanyak 6.000 orang. Industri tersebut memproduksi sekrup, baut, mur, paku, dan komponen otomotif.

Tinjau Ulang

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Yusman, menambahkan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita perlu meninjau ulang aturan tersebut.

“Aturan ini blunder. Pertimbangan teknis Kemenperin seharusnya menjadi syarat utama, apakah boleh atau tidaknya impor bahan baku. Karena Kemenperin adalah institusi yang sangat menguasai data antara kebutuhan dan suplai produk industri baja turunan dalam negeri,” kata Yusri.

Permendag 22/2018 tidak mencerminkan keberpihakan terhadap industri dalam negeri. Padahal, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tengah fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Melalui kebijakan hilirisasi industri mampu membawa efek yang luas berupa peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Apalagi, Indonesia tengah menargetkan produksi 10 juta ton baja pada 2025.

“Kami berharap, pemerintah terus melindungi kepentingan industri dalam negeri agar bisa tumbuh sehat dan berdaya saing untuk ikut berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Yusri.

Sumber : koran-jakarta.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: