Longgarkan Syarat Biar Ada Peminat

Pemerintah akan merevisi beleid tax holiday dan tax allowance.

Ibarat seorang anak, program insentif pajak yang sering dikenal sebagai tax holidat atau “libur bayar pajak” bukan lagi anak balita. Usianya hampir menginjak tujuh tahun sejak pertama kali diperkenalkan pada 15 Agustus 2011. Kendati sudah bukan balita, pelaksanaan beleid ini masih terseok-seok sampai sekarang.

Sebagai program yang memberikan keringanan setoran pajak, harusnya insentif ini bisa menjelma gadis molek yang langsung disambar oleh para investor. Namun, faktanya tidak demikian. Alih-alaih mengaet investor kakap, insentif ini malah tak banyak yang melirik.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), pengguna tax allowance cuma 138 wajib pajak. Sementara tax holiday hanya lima wajib pajak yang telah memanfaatkan. Pada 2017, tercatat sebanyak sembilan perusahaan penerima tax allowance, sedangkan tax holiday tidak ada satu wajib pajak pun yang menerimanya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pun bingung dengan kondisi ini. “Ya, kami akan lihat, kenapa tidak ada yang mengajukan? Apa tidak menarik atau perlu insentif lain? Apa sih kondisi yang bisa menjadi trigger mereka untuk ekspansi usaha,” kata Sri Mulyani.

Menkeu juga ingin mengevaluasi proses pemberian insentif pajak ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Pajak, Hestu Yoga Saksama menyebut saat ini Kemkeu tengah melakukan evaluasi di tingkat kementerian teknis yang terlibat memberikan insentif tersebut.

Dari hasil evaluasi itu, Pemerintah akan memutuskan apakah agar investor berminat menggunakan fasilitas perpajakan ini dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Pementeri sebagai petunjuk pelaksana teknis pelaksanaan aturan tersebut.

Sepinya minat investor untuk mendapatkan insentif pajak memang menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah intensif pajak ini menarik? Atau kondisi iklim bisnis yang belum ramah buat berinvestasi?

Sebagai gambaran, aturan intensif tax holiday atau tax allowance tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2015 tentang fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu dan Daerah tertentu. Setelah itu, ada beleid Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberikan fasilitas pengurangan PPh badan (tax holiday).

Fasilitas yang diberikan kedua insentif perpajakan itu berbeda. Tax holiday adalah fasilitas pengurangan PPh badan dalam jangka waktu 5-15 tahun bagi investor yang memenuhi syarat, bahkan bisa sampai 20 tahun bila mendapat persetujuan menteri keuangan.

Sementara, tax allowance adalah intensif investasi bidang tertentu di wilayah tertentu untuk investor baru atau investor lama yang ekspansi bisnis. Berlaku sejak 2008, skemanya berupa insentif pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Insentif ini berlangsung selama 6 tahun atau 5% per tahun, sehingga akan mengurangi beban PPh yang disetorkan oleh investor.

Lahirnya kedua insentif itu merupakan upaya pemerintah menarik investasi sebesar-besarnya di tengah persaingan memperebutkan investasi asing, terutama di kawasan ASEAN. Selain Indonesia, negara-negara ASEAN juga sudah menerapkan dengan skema yang beda, termasuk syarat dan kemudahan mendapatkannya.

Nah, khusus kebijakan tax holiday, lebih sering direvisi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar pengusaha bisa memenuhi persyaratan demi menikmati fasilitas keringanan pajak tersebut saat berinvestasi.

Terakhir dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.010/2016 yang mengubah PMK Nomor 159/PMK.010/2015 mengenai pemberian fasilitas tax holiday. Peraturan tersebut di undangkan dan mulai berlaku pada 30 Juni 2016 silam.

Namun, tetap saja pengusaha menganggap aturan ini kurang menarik. Buktinya, tahun lalu, masih tak ada peminat.

Prosedur rumit

Setidaknya ada tiga poin penting yang menjadi perhatian dalam perbaikan aturan insentif perpajakan ini. Pertama, menyederhanakan proses. Kedua memberikan kepastian kepada pengusaha yang ingin mendapatkan fasilitas perpajakan. Ketiga, menurunkan batasan nilai investasi minimum, dan keempat, menurunkan batasan minimum jumlah tenaga kerja.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto sepakat jika sepinya peminat tersebut bukan karena iklim investasi yang tidak baik, tapi lebih pada proses pengajuan insentif yang berbelit-belit.

Sebagai orang yang lama bergelut di dunia usaha, ia mencontohkan rumitnya mendapatkan tax holiday. Pengusaha harus mengajukan ke kantor pajak. Setelah itu, diproses di Kemkeu dan kemudian dibahas di komite verifikasi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan.

Meskipun prosesnya panjang, pengajuan itu belum tentu mendapat persetujuan. Hartanto melihat ada beberapa syarat mendapatkan insentif masih memberikan kepastian. Misalnya, saat mengajukan insentif, pengusaha belum tahu apakah mereka akan mendapatkan fasilitas tax holiday atau tax allowance dari pemerintah. Padahal kepastian ini akan memudahkan mereka dalam membuat hitungan untung rugi dalam berinvestasi baru.

Benny Soetrisno, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan menceritakan, ada investor asing yang semula di beritahu kalau investasi di luar Jawa akan mendapatkan tax holiday. Mereka mengurus insentif tax holiday. Namun, setelah keluar mereka hanya tax allowance yang mereka dapatkan,” kata Benny.

Untuk itulah, Kementerian Perindustrian akan mengusulkan penyederhanaan beleid ini.

Selain menganggap proses pengajuan insentif yang njelimet, pengusaha menilai batasan nilai investasi minimum di beleid ini kurang pas bagi industri tertentu. Misalnya Adhi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Industri Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menyebutkan, syarat mendapat tax holiday hanya berlaku untuk penanaman modal di atas US$ 100 juta.

Menurut pantauan Gapmmi, rata-rata investasi industri makanan dan minuman sebesar Rp 20 miliar. Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mengubah batasan investasi minimum mandapatkan tax holiday di kisaran Rp 50 miliar-Rp 100 miliar saja.

Pemerintah tampaknya juga sudah paham dengan keluhan pengusaha ini. Hestu Yoga Saksama, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak menyebut pemerintah akan meninjau ulang batasan jumlah minimum penyerapan tenaga kerja. Jika sebelumnya ada persyaratan minimal 5.000 karyawan, nanti akan dikurangi. Hanya saja Hestu belum memerinci karena menunggu masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembahasan.

Tidak cuma persyaratan, ia menyebut besaran persentase pemotongan pajak PPh badan yang kemungkinan akan mengalami perubahan. Saat ini, fasilitas tersebut bisa diberikan antara 10% sampai 100%, sesuai kriteria dari perusahaan yang mengajukan.

Lebih transparan

Pengusaha mengingatkan di tengah persaingan bebas seperti sekarang, pemerintah musti gerak cepat untuk berbenah. Benny menyebut negara seperti Vietnam saat ini menjadi primadona investasi lantaran pemerintahnya memberikan kemudahan mendapatkan insentif.

Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis mengakui, prosedur yang ada kurang efektif, sehingga tidak menarik bagi investor. Ia menyatakan pemerintah berupaya agar revisi aturan insentif perpajakan ini segera terealisasi.

salah satu upaya yang dilakukan dalam revisi adalah memberikan kepastian. “Investor ingin ada kepastian di awal, apakah dia dapat atau tidak. Kalau di Thailand, Anda datang berinvestasi, pasti mendapatkan insentif. Sinkronisasi seperti ini yang diperlukan investor,” kata Azhar.

Bagi Bawono Kristiaji, pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), prosedur pengajuan insentif tax holiday dan tax allowance yang berlaku sebenarnya lebih sederhana ketimbang rezim PMK 130/2011. Sebab di beleid lawas, prosedur mendapat insentif ini harus izin ke Presiden, Menko Perekonomian juga komite verifikasi di Kemkeu.

Hanya, Bawono menilai tim verifikasi kurang transparan. Misalnya ada wajib pajak badan yang sudah memenuhi kriteria tapi lantaran kriterianya kumulatif, jadi tak bisa mendapat insentif. Bawono melihat tidak ada standar kuantitatif sehingga, investor ragu.

Selain itu, pengurangan PPh Badan 10%-100% dari jumlah PPh Badan terutang juga menimbulkan ketidakpastian. “Ketidakpastian mereka bisa mendapat berapa,” jelas Bawono.

Nah, dalam revisi ini, ia menyarankan pengurangan PPh Badan ini dibebaskan saja sampai 100% atau persentase lebih sempit. Ia juga sepakat jika pemerintah memberikan kepastian mendapat insentif sejak di awal mengajukan.

Sumber: Tabloid Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: