Pemerintah perketat pengawasan barang sni

Kemperin terbitkan Permenperin No.4/2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan SNI

JAKARTA. Pemerintah memperketat pengawasan barang dengan standar nasional Indonesia (SNI). Melalui beleid Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No.4/2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib, pemerintah memperkuat pengawasan produk ber SNI di pasaran.

Lewat beleid ini, Kementerian Perindustrian kelak akan bertugas melakukan pengawasan terhadap produk di pasar agar barang imppor yang saat ini sudah tak melalui pemeriksaan border bisa memenuhi SNI. Aturan ini menyebutkan, pengawasan di pasar dapat dilakukan secara berkala atau secara khusus.

Ketua Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) Sutjiadi Lukas mengatakan, pengetatan pengawasan produk ber-SNI terutama untuk barang impor akan memberi efek jera bagi importir yang melanggar ketentuan. Maklum, pemerintah telah memberi kepercayaan dengan melonggarkan larangan terbatas (lartas) untuk sejumlah komoditas.

Konsekunsinya, importir harus jujur untuk mengedarkan barang dari luar negeri yang memenuhi SNI. “Saya kira importir tidak dirugikan dengan ketentuan ini, sanksinya cukup seimbang kalau memang melanggar. Bahkan kalau perlu jika ada yang melanggar, dicabut saja izinnya,” kata Sutjiadi kepada KONTAN, Minggu (11/2).

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Surajat menambahkan, selain memperketat pengawasan SNI barang impor, pemerintah semestinya juga mengatur kemudahan proses SNI untuk produksi lokal atau pabrik yang berorientasi dalam negeri bisa ikut aturan SNI. “Jangan sampai masalah SNI memberikan pesimisme dan penghambat dunia industri,” imbuhnya.

Pengawasan berlapis

Kepala Pusat Standarisasi Industri BPPI Kemperin Yan Sibarang Tandiele menjelaskan sejatinya, Permenperin No.4/2018 dirilis untuk lebih meningkatkan pengawasan lantaran semakin banyak barang masuk kategori post border. Karenanya kementerian/lembaga terkait perlu melakukan pengawasan berlapis.

Kemperin bersama dengan K/L terkait melakukan pengawasan secara integrasi. Pengawasan barang dilakukan petugas pengawasan standar industri (PPSI) yang akan ditindaklanjuti oleh penyidik pegawai negeri sipil.

Pemerintah juga menyiapkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar. Jika barang tak memenuhi standar nasional, pelaku usaha wajib menarik seluruh barang yang tak memenuhi kualifikasi tersebut. Importir juga harus menghentikan kegiatan impor barang tak ber-SNI paling lama tiga hari sejak diberitahukan.

Bagi importir yang tidak menghentikan kegiatan impor akan dikenakan sanksi berupa rekomendasi penghentian kegiatan impor. Nah, sanksi ini akan berlaku selama satu tahun sejak rekomendasi penghentian impor di berikan. “Kami akan memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait yang mempunyai tupoksi untuk memberikan sanksi. Jika itu masalahnya tata niaga impor, maka kami akan rekomendasikan kepada Kementerian Perdagangan untuk menghentikan kegiatan impor,” jelas Yan.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: