Pajak Ke UKM

Ditjen Pajak makin rajin menyisir para wajib pajak. Salah satunya adalah pengusaha kecil dan menengah. Langkah ini jelas untuk mengoptimalkan pendapatan pajak ke negara.

Aturan pun sudah disiapkan. Yakni Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) Nomor PER-26/PJ/2017. Beleid ini merupakan perubahan dari Perdirjen Nomor 16 tahun 2014. Isinya mengatur mengenai tata-cara pembuatan dan pelaporan e-faktur pajak dan berlaku mulai 1 Desember 2017.

Beleid ini sempat mendapat penolakan dari para pebisnis kecil karena merasa repot mengurus pajak, terutama soal pencatuman NPWP atau bila belum ada bisa dengan NIK serta nomor paspor di setiap transaksi penjualan.

Seolah tahu  persoalan pebisnis, Ditjen Pajak pun merevisi aturan tersebut dengan menerbitkan Perdirjen Nomor PER-31/PJ/2017. Perubahannya, kewajiban mencantumkan NIK dan nomor paspor bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP baru akan diberlakukan pada 1 April 2018.

Sambil jalan, Ditjen Pajak mensosialisasikan aturan tersebut ke tengah. Setelah sosialisasi, tidak ada lagi kata ampun bila ada yang melanggar ketentuan. Semisal lalai atau tidak tepat mencantumkan data dan identitas. Kalau terjadi, siap-siap terkena denda 2% dari dasar pengenaan pajak.

Berarti sudah saatnya para pebisnis, jujur dengan transaksi dan data.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: