KPPU Desak Pengumpulan Data Pajak Perusahaan Dilakukan Kemenperin

https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 27 320 1865594 kppu-desak-pengumpulan-data-pajak-perusahaan-dilakukan-kemenperin-jqpxW1El3B.jpg

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengkritisi kebijakan pengumpulan data otomotif untuk pajak dilakukan oleh pengusaha. Pasalnya, jika hal tersebut dilakukan akan sangat berpotensi terjadi distorsi pasar pasar pada industri automotif.

Deputi Pencegahan KPPU Taufik Ahmad mengatakan, ada baiknya yang melakukan pengumpulan data perusahaan untuk kepentingan perpajakan adalah pemerintah atau regulator. Hal tersebut dirasakan cocok karena pemerintah tidak ada kepentingan bisnis yang bisa merugikan perusahaan tersebut.

“Secara umum KPPU mendorong agar pengumpulan data lebih baik dilakukan oleh regulator. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jadi sebaiknya pelaku usaha diminta data lengkapnya kepada regulator. Karena tidak ada kepentingan kepentingan. Karena tidak akan dijadikan sarana pengaturan,” ujarnya di Kantor KPPU, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Selain itu lanjut Taufik, pemerintah juga diyakini tidak akan kesulitan dalam mengumpulkan data untuk pajak dari para pengusaha. Pasalnya, semua pengusaha baik yang tergabung dalam Asoasiasi maupun belum masih dalam naungan dari pemerintah.

“Yang butuh validasi data yang baik. Mana yang terbaik data itu dikumpulkan di regulator karena regulator yang memayungi semua pengusaha,” ucapnya.

Menurut Taufik data perusahaan tersebut merupakan suatu yang sangat vital bagi perusahaan untuk melakukan strategi bisnisnya. Sehingga akan sangat rawan jika asosiasi diberikan tugas untuk melakukan pengumpulan data.

“Ketika sesuatu asoasiasi bisa mengumpulkan data, maka dikhawatirkan data data itu bisa disalahgunakan untuk tujuan pengaturan pasar. Kan esensi distorsi persaingan pasarnya ada di situ. Jadi dalam prespektif persaingan memang ada suatu kerawanan kalau satu asosiasi perkumpulan usah diberikan kewenengan pengumpulan data yang sangat vital bagi perusahaan terutama untuk melakukan strategi bersaing,” jelasnya.

Karena menurut Taufik, sudah banyak sekali kejadian penyelewengan data-data yang sudah dikumpulkan dari pengusaha oleh asosiasi. Sebagai salah satu contohnya adalah penyelewengan data untuk bisnis kelompok tertentu yang didapatkan dari asosiasi pada industri ban hingga ayam.

“Kalau kita lihat secara keseluruhan asosiasi tidak memiliki kewenangan itu. Kalau itu bisa menjadi terjadi kasus persaingan. Misalnya di ban, ayam, tadi aspasi kabel juga,” kata Taufik.

Untuk memperjuangkan hal tersebut lanjit Taufik, pihaknya akan membawa kasus ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk meninjau ulang mengani aturan pengumpulan data pengusaha tersebut. Karena Gaikindo beranggapan jika apa yang mereka lakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Jadi kita nanti tentu ingin melihat apa yang terjadi di sini itu bertentangan terhadap prinsip-prinsip persaingan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan nomor 5 1999 atau tidak. Jadi masih akan bawa itu ke rapat komisi berikutnya karena di sana regulasi yang mendasari yang ditafsirkan lain lagi,” jelasnya.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: