Masalah Klasik yang Bikin Habis Waktu

Delapan kawasan ekonomi khusus (KEK) tak kunjung beroperasi. Lagi-lagi masalah yang menjanggal adalah lahan yang sulit dibebaskan. Klasik.

Dua belas kawasan ekonomi khusus (KEK) ternyata masih belum cukup buat pemerintah. Apalagi, dari 12 kawasan istimewa tersebut belum ada kawasan khas untuk sektor pendidikan.

Rapat tingkat menteri pun digelar untuk membahas pembentukan KEK yang bergerak disektor pendidikan, Rabu (21/2) lalu, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kawasan khusus yang bakal bercokol di daerah Tangerang, Banten, ini kelak secara khusus akan menarik universitas-universitas ternama dari luar negeri untuk mau membuka cabang di Indonesia.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, dengan kehadiran perguruan tinggi asing di KEK seluas 30 hektare ini, kualitas pendidikan Indonesia bisa semakin baik.” Nanti, usulan ini kami sampaikan ke Presiden agar kami diberi arahan,” kata Nasir usai rapat.

Jelas, usulan ini bakal menambah panjang daftar usulan KEK baru. Setidaknya, sudah ada tujuh usulan KEK anyar yang statusnya menunggu penetapan pemerintah. Sebut saja, Kuala Tanjung di Sumatra Utara, Pulau Asam Karimun (Kepulauan Riau), Merauke (Papua), Melolo (Nusa Tenggara Timur), Kawasan Pariwisata Bangka, dan Nongsa (Batam).

Sejatinya, ambisi pemerintah menambah KEK menjadi ironis. Bagaimana tidak? Dari 12 KEK yang ada saja, masih banyak yang belum beroperasi. Yang resmi beroperasi baru empat: KEK Sei Mangkei di Sumatra Utara, KEK Tanjung Lesung  (Banten), KEK Palu (Sulawesi Tengah), dan KEK Mandalika (Nusa Tenggara Barat).

Selebihnya, delapan KEK masih menghadapi banyak kendala untuk bisa beroperasi, mulai kesiapan lahan, infrastruktur kawasan, perangkat administrasi, hingga sumber daya manusia. Padahal, setiap pengelola KEK hanya punya waktu tiga tahun untuk menuntaskan pembangunan kawasan sampai siap beroperasi.

Kinerja mereka dipantau oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui evaluasi tahunan. Bila Hasil evaluasi di tahun ketiga KEK belum siap juga, Dewan Nasional KEK bisa mengambil beberapa kebijakan. Pertama memberikan perpanjangan waktu maksimal dua tahun. Kedua, malakukan perubahan luas wilayah atau zona. Ketiga, melakukan penggantian badan usaha. Keempat, mengusulkan pembatalan dan pencabutan status KEK.

“Jika tiga tahun tak selesai, pengusul bisa minta diperpanjang. Tapi, kami evaluasi dulu progresnya bagaimana,”kata Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian.

Wahyu yang juga Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK mengungkapkan, persoalan utama yang menghambat pengembangan KEK adalah lahan. Klasik, memang.

Para pengusul yang mayoritas pemerintah daerah (pemda) bukanlah pemilik lahan yang diusulkan menjadi wilayah KEK. Mayoritas lahan itu bersinggungan dengan tanah milik warga atau badan usaha tertentu. Alhasil, pembebasan lahan pun menjadi tersendat.

Kondisi ini dialami mayoritas KEK yang sampai sekarang belum kunjung beroperasi. Ambil contoh, KEK Bitung di Sulawesi Utara, KEK Tanjung Api-Api (Sumatra Selatan), dan KEK Morotai (Maluku Utara).

Terancam dicabut

Menko Perekonomian Darmin Nasution bahkan sempat menjatuhkan ultimatum, bila persoalan lahan tidak kunjung selesai, maka status KEK di daerah itu akan dibatalkan dan dicabut. “Saya perpanjang waktu hingga satu tahun. Kalau perlu, jika tidak ada perkembangan, ya , berhentikan saja jadi KEK,” tegas Darmin.

Saat ini, menurut Wahyu, pemerintah sudah memberikan perpanjangan satu tahun untung KEK Tanjung Api-Api, Bitung, dan Morotai. Setelah itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kembali. Jika tak kunjung ada kemajuan, opsinya bisa memperkecil cakupan luas wilayah KEK atau menurunkan statusnya menjadi kawasan industri.

Pilihan lainnya: mengalihkan KEK kepada swasta.” Sementara ini tidak dicabut. Bila dicabut, citra kita jelek dan investor pada kabur,” kata Wahyu.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto menjelaskan, tarik ulur masalah lahan menyebabkan tersendatnya penerbitan hak pengelolaan (HPL).” Lahannya sebetulnya sudah ada, tapi sertifikasinya masih ada yang mengklaim di pengadilan,” sebuh Enoh.

Contoh, KEK Bitung. Sampai saat ini, di kawasan yang masuk zona kawasan khusus itu masih ada persoalan sengketa lahan seluas 92,6 hektare (ha) dengan warga setempat. Menurut Enoh, keputusan pengadilan sebetulnya menyatakan tanah tersebut milik negara dan statusnya bisa dikelola oleh provinsi. “ Tapi, dalam dua minggu,ada banding lagi di pengadilan. Jadi, kalau seperti itu terus, maka akan habis waktu,” jelasnya.

Buntut belum jelasnya persoalan tanah ini, investor pun menjadi gemang menanamkan dananya di KEK Bitung. Padahal, Enoh mengklaim, ada 17 investor yang berminat investasi di wilayah itu. Dewan Nasional KEK pun mengusulkan, agar tidak terlalu fokus pada lahan 92,6 ha yang masih sengketa tersebut.” Masih ada 400 ha lahan di wilayah itu yang bisa disiapkan,” tutur Enoh.

Sementara progress di tiga KEK lainnya sudah lebih maju. Kendati proses pembebasan masih berlangsung, minimal sudah ada kejelasan lahan yang siap dipakai pada tahap pertama. Enoh bilang, pembebasan lahan di Tanjung Api-Api sudah 200 ha dan di Maloy mencapai 500 ha. Begitu juga pembebasan di Morotai sudah 200 ha.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) Nasrun Umar mengakui, proses pembebasan lahan KEK Tanjung Api-Api masih berlangsung sampai sekarang. Untuk mempercepat proses tersebut, akhir tahun lalu Pemprov Sumsel sudah membentuk BUMD bernama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS).” Alhamdulillah total lahan yang sudah dibebaskan sekitar 77%,” klaimnya.

Terganjal masalah klasik.

Progres Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus

  1. KEK Sei Mangkei, Sumatra Utara

Status: Beroperasi

KEK Sei Mangkei ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 pada 27 Februari 2012, dan merupakan KEK pertama di Indonesia. Presiden Joko Widodo meresmikan operasional kawasan ini 27 Januari 2015 lalu.

Dengan luas lahan 2.002,7 ha, KEK Sei Mangkei memiliki bisnis utama berupa industri kelapa sawit dan karet. Di samping itu, terdapat beberapa bisnis pendukung, seperti logistik, energi, elektronika, industri penunjang produksi, aneka industri, pariwisata.

  1. KEK Tanjung Lesung, Banten

Status: Beroperasi

KEK Tanjung Lesung merupakan KEK Pariwisata pertama dan resmi beroperasi sejak Februari 2015. KEK Tanjung Lesung memiliki luas 1.500 ha dengan potensi pariwisata yang beragam. Misalnya, keindahan alam pantai, keragaman flora dan fauna, seta kekayaan budaya yang eksotis. Selama 2016, tercatat jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 570.000 orang. Dan, ditargetkan meningkat menjadi 6,1 juta wisatawan saat beroperasi penuh pada 2020 nanti.

  1. KEK Palu, Sulawesi Tengah

Status: Beroperasi

KEK Palu yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah beroperasi mulai 27 September 2017. Dengan luas lahan mencapai 1.500 ha, KEK Palu merupakan kawasan pertama yang didesain oleh pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Berdasarkan potensi dan keunggulan geostrategis yang dimiliki, KEK Palu mempunyai beberapa bisnis utama, yaitu komoditas nikel, bijih besi, kakao, rumput laut, serta rotan.

  1. KEK Mandalika, Nusa Tenggara Barat

Status: Beroperasi

Resmi beroperasi pada 21 Oktober 2017, KEK Mandalika memiliki luas area 1.035,67 ha. Ini merupakan Kawasan Ekonomi Khusus yang difokuskan untuk kegiatan pariwisata. KEK Mandalika diperkirakan menarik kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara pada tahun pada 2019. KEK Mandalika memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan, dengan pembangunan objek wisata berorientasi kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup.

  1. KEK Arun Lhokseumawe, Aceh

Status: Belum Beroperasi

Kawasan ekonomi Khusus Lhoseumawe di Aceh ditargetkan resmi beroperasi pada semester kedua tahun ini. Sampai saat ini, proses pembebasan lahan masih terus berlangsung. Yang jelas, lahan eks PT Arun yang dikelola Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mendapatkan persetujuan untuk dimasukan dalam areal KEK Arun-Lhokseumawe melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-283/KMK/MK.06/2016 dan Surat Direktur LMAN Nomor S-297/LMAN/2016.

  1. KEK Gelang Batang, Bintan, Kepri

Status: Belum Beroperasi

KEK Gelang Batang memiliki luas 2.333,6 ha yang terletak dalam wilayah Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Targetnya bisa beroperasi tahun ini, tapi masih terkendala lahan dan perizinan. Rencananya, KEK ini dikembangkan sebagai kawasan basis industri pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (refining) menjadi alumina, pengolahan alumina menjadi alumunium ingot (smelting), energi, dan pengembangan pembangkit listyrik tenaga uap.

  1. KEK Bitung, Sulawesi Utara

Status: Belum Beroperasi

Proyek KEK Bitung masih terganjal pembebasan lahan. DI lahan milik negara yang bakal digunakan sebagai lokasi KEK, saat ini masih dihuni penduduk. Akibat masih ada gugatan lahan dari warga, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum juga mengeluarkan hak pengolahan lahan (HPL). Pengembangan KEK Bitung difokuskan untuk kegiatan utama industri perikanan dan industri pengolahan kelapa beserta produk turunannya.

  1. KEK Morotai, Maluku Utara

Status: Belum Beroperasi

KEK Morotai merupakan kawasan ekonomi khusus untuk bidang perikanan, logistik, dan pariwisata. Persiapan pengembangan KEK Morotai sudah 50%-60%. Ini termasuk pembebasan lahan dan perizinan. Kendati begitu, peluncuran kawasan ini diperkirakan belum dalam waktu dekat lantaran infrastrukturnya belum memadai. KEK Moratai akan dikembangkan di atas lahan 1.250 ha dengan investasi mencapai Rp 6,8 triliun.

  1. KEK Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan

Status: Belum Beroperasi

Pembangunan KEK Tanjung Api-Api masih terkendala penyediaan lahan. Total lahan yang dibutuhkan seluas 2.030 hektare dan sampai saat ini proses pembebasan lahan masih berlangsung. Kawasan ini diproyeksikan menjadi penghubung (hub) sekaligus lokasi hilirisasi karet, minyak mentah, sawit, hingga batubara.

  1. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

Status: Belum Beroperasi

Sampai saat ini KEK MBTK masih menunggu rampungnya sertifikasi lahan seluas 518 hektare. Berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, KEK MBTK diharapkan bisa mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan sawit dan turunannya, serta pusat industri energi seperti mineral, gas, juga batubara.

  1. KEK Sorong, Papua

Status: Belum Beroperasi

KEK Sorong masih terkendala infrastruktur dan juga lahan. Berlokasi di Distrik Mayamuk, KEK Sorong dibangun diatas lahan seluas 523,7 ha dan secara strategis berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia. Berdasarkan potensi yang dimiliki, KEK Sorong dikembangkan dengan basis kegiatan industri galangan kapal, agro industri, industri pertambangan dan logistik. KEK Sorong diperkirakan akan menarik investasi sebesar Rp 32,2 triliun hingga 2025.

  1. KEK Tanjung Kelayang, Belitung

Status: Belum Beroperasi

KEK Tanjung Kelayang merupakan KEK Pariwisata yang pengelolaannya diserahkan kepada Konsorsium Belitung Maritime. Konsorsium itu terdiri atas tiga perusahaan, yaitu PT Belitung Pantan Intan, PT Nusa Kukila, dan PT Tanjung Kasuarina. Kawasan yang berada di Belitung seluas 324 ha itu ditargetkan mulai beroperasi secara komersial Agustus 2018. Sampai saat ini masih ada sengketa lahan dengan masyarakat setempat.

Sumber: Tabloid Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: