Pembatasan Operasi dan Bencana Gangguan Logistik

Efek bencana banjir, tanah longsor, dan pembatasan angkutan berdampak pada sektor logistik.

JAKARTA. Bencana alam merupakan banjir dan tanah longsor yang terjadi di awal tahun 2018 mulai mengganggu angkutan logistik Tanah Air. Gangguan itu diperparah dengan sejumlah regulasi terkait angkutan jalan raya.

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Kyatmaja Lookman, bencana banjir telah membuat pergerakan logistik terhambat. Contohnya adalah banjir akibat luapan Sungai Cisanggarung yang merendam Kilometer 238 Tol Kanci-Pejagan.

Kejadian itu telah membuat pergerakan truk angkutan barang anggota. APTRINDO harus tertahan. Hitungan Kyatmaja, truk tertahan setengah sampai suatu hari akibat banjir tersebut. “Berlangsung seminggu karena hujan, berhenti, hujan berhenti,” katanya ke KONTAN, Senin (26/2).

Menurut Kyatmaja, terganggunya perjalanan truk mau tidak mau mengerek biaya logistik. Sebab pengusaha harus mengeluarkan ongkos lebih banyak untuk pengemudi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagangan dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang bahkan khawatir, gangguan logistik akan semakin parah pada Maret mendatang. Sebab pada Maret nanti pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pembatasan operasional truk angkutan berat di Tol Jakarta-Cikampek. Kebijakan itu akan mengurangi waktu operasi truk yang biasanya 24 jam penuh menjadi tinggal 21 jam saja.

Pengurangan waktu tersebut menurut hitungannya akan merugikan dua sektor usaha. Pertama, usaha angkutan logistik “Itu membuat usaha dibidang logistik menjadi kurang ekonomis,” katanya. Kedua, kalangan industri.

Industri terdampak karena pembatasan jam operasional tersebut dilakukan di Kawasan Cikampek yang selama ini menjadi urat nadi industri di Pulau Jawa. Tercatat, beberapa industri besar terdapat di kawasan tersebut, salah satunya Kawasan Industri Kujang Cikampek (KIKC) milik PT Pupuk Kujang.

“Itu vital, karena sudah merupakan urat nadi industri penghubung antara lintasan Pantura dan Jawa,” katanya.

Karena itulah Sarman meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pembatasan operasional tersebut. Dia meminta agar dalam mengatasi kemacetan di Cikampek,pemerintah tidak mengorbankan arus logistik yang sangat penting bagi masyarakat.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: