Lewat Aturan Ini Penghitungan Omzet Wajib Pajak Lebih Rasional

https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 05 20 1868338 lewat-aturan-ini-penghitungan-omzet-wajib-pajak-lebih-rasional-NGmTsXTw46.jpeg

Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2018 tentang cara lain menghitung peredaran bruto. Aturan itu di antaranya berisi delapan hal yang bisa dilakukan petugas pemungut pajak atau fiskus untuk menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak (WP)

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, latar belakang dibuatnya aturan tersebut dikarenakan banyak Wajib Pajak yang protes kepada pihaknya tentang metode penghitungan pajak. Pasalnya pada metode lama, pemeriksaan pembukuan oleh fiskus menggunakan pemeriksaan berdasarkan surat edaran dari Dirjen Pajak.

“Selama ini dalam pelaksanaan pemeriksaan menghitung dengan cara lain sering kali menimbulkan sengketa karena WP banyak yang protes metodenya dari mana,” ujarnya dalam acara diskusi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Sehingga lanjut Robert, pihaknya mengeluarkan aturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum terhadap Wajib Pajak dalam memeriksa. Dengan adanya kepastian hukum tersebut perhitungan omzet bisa lebih rasional.

“Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum panduan yang jelas bagi WP dan DJP dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Jadi PMK perlu kepastian hukum supaya menghasilkan perhitungan rasional,” kata Robert

Melalui aturan baru tersebut lanjut Robert,wajib pajak diwajibkan untuk menyetorkan catatan keuangan usahanya kepada Ditjen Pajak. Bagi perusahaan yang memiliki omzet Rp4,8 miliar diminta untuk melakukan pembukuan, sementara bagi yang omzetnya di bawah Ro4,8 miliar hanya cukup melakukan pencatatan.

“Untuk mereka yang omzet Rp4,8 miliar wajib pembukuan yang di bawah itu cukup melakukan pencatatan,” ucapnya.

Bahkan lanjut Robert, , demi mempermudah pemeriksaan tanpa pembukuan WP, dalam aturan tersebut juga memperbolehkan fiskus untuk mengirimkan cara lain untuk menghitung kewajiban pajak WP selain omzet usaha yang dimiliki. Fiskus diberikan kewenangan untuk menentukan penghasilan atau omzet peredaran bruto bagi WP yang tidak melaporkan pembukuan peredaran bruto yang dimiliknya.

“Ada satu sistem perpajakan apabila ditemukan satu kejadian tidak standar harus ada jalan keluarnya. Boleh menghitung melalui transaksi tunai dan nontunai. Boleh juga sumber dan penggunaan dana jadi yang mana saja yang mendekati berapa omzetnya setelah omzet,  dihitung PPhnya. Jadi hanya kalau dia tidak menunjukkan pembukuan perpajakan baru kita menggunakan metode ini. Jadi ada toko enggak punya buku catatan tetapkan gimana kan nah baru dilakukan,” jelasnya

Dalam beleid aturan tersebut, setidaknya ada 8 cara yang bisa digunakan fiskus dalam melakukan perhitungan omzet usaha yang dimiliki WO dengan cara tidak langsung. Berikut rinciannya seperti yang tertulis dalam pasal 3 PMK tersebut :

  1. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode transaksi tunai dan nontunai, dilakukan berdasarkan data atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.
  2. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode sumber dan penggunaan dana, dilakukan berdasarkan data atau informasi mengenai sumber dana atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.
  3. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode satuan atau volume, dilakukan berdasarkan data atau informasi mengenai jumlah satuan dan volume usaha yang dihasilkan WP dalam suatu tahun pajak.
  4. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode penghitungan biaya hidup, dilakukan berdasarkan data atau informasi mengenai biaya hidup WP beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.
  5. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode pertambahan kekayaan bersih, dilakukan berdasarkan data atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak.
  6. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, dilakukan berdasarkan data Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.
  7. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode proyeksi nilai ekonomi dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.
  8. Penghitungan peredaran bruto menggunakan metode penghitungan rasio, dilakukan berdasarkan persentase atau rasio pembanding.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: