Semakin Melunak, Ditjen Pajak Mengedepankan Pembinaan Wajib Pajak

Setahun setelah amnesti pajak jatuh Maret 2018 ini. Ditjen Pajak sepertinya lebih lunak seiring dengan peningkatan kesadaran Wajib Pajak. Walau kepatuhan naik, amnesti pajak belum terlalu berdampak ke penerimaan pajak.

Semakin melunak. Dua kata ini nampaknya bisa menggambarkan sepak terjang Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak setahun setelah kebijakan amnesti pajak usai pada Maret 2017 lalu.

Belakangan sudah tak terdengar Ditjen Pajak melakukan penegakan hukum kepada Wajib Pajak (WP) nakal. Padahal, tahun lalu masih ramai pemberitaan soal penyanderaan WP alias gijzeling.

Kalau dicermati, aksi Ditjen Pajak yang terlihat melunak juga tak lepas dari kepatuhan pajak sejak berakhirnya amnesti pajak yang semakin baik. Ditjen Pajak mencatat, per 7 Maret 2018 realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sebanyak 3,9 juta SPT atau naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 2,7 juta.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji mengatakan, terjadinya pertumbuhan ini menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik setelah amnesti pajak. “Hal ini mungkin juga karena ada Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran data informasi keuangan dengan negara lain sehingga membuat mereka sadar,” ucapnya kepada KONTAN, beberapa waktu lalu.

Setahun setelah amnesti pajak ini, Ditjen Pajak memang masih belum akan membidik pemeriksaan kepada WP yang sudah ikut amnesti pajak. Namun, dalam perjalanannya, menurut Angin, pihaknya tetap akan mengecek kepatuhan WP yang sudah ikut amnesti pajak, tetapi belum patuh, meski tidak agresif.

“Tapi pendekatannya tidak agresif. Lebih mengutamakan pembinaan dan komunikasi. Kami mengutamakan pembinaan dan komunikasi. Kami mengutamakan agar WP menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 165 Tahun 2017,” kata Angin.

Sekadar penyegar ingatan, PMK 165/2017 dikeluarkan pemerintah pada akhir tahun lalu. Aturan ini membuka kesempatan lagi bagi WP yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya untuk melaporkan sendiri hartanya tanpa dikenakan sanksi seperti diatur UU Amnesti Pajak dan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2017.

Aturan tersebut membuat sanksi atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap oleh WP. Harta tambahan yang akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) adalah aset-aset yang belum diikutkan amesti pajak, baik bagi yang ikut maupun tak ikut amnesti pajak.

Bagi WP yang ikut amnesti pajak, sanksinya 200%. Sementara, yang tidak ikut, sanksinya 2% maksimal 24 bulan atau 48%.

Meski melunak, Ditjen Pajak mencatat bahwa hingga Rabu (7/3), penerimaan pajak telah mencapai Rp 156,8 triliun, atau 11,32% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 1.424,7 triliun.

Dengan demikian, secara total, pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun ke tahun sebesar 19,06% hingga awal Maret ini.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, meski memperlihatkan hal positif setelah amnesti pajak berakhir setahun lalu, tapi hal ini belum cukup untuk mengejar pertumbuhan pajak yang diinginkan pemerintah.

“Harga diakui efek amnesti pajak cukup positif, tapi hal ini belum cukup mengejar pertumbuhan penerimaan sebesar 24%,” kata Yustinus kepada KONTAN, beberapa waktu lalu.

Ia memperkirakan realisasi penerimaan pajak tahun ini hanya sebesar 87,63% dari target dari target dalam APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424,7 triliun.

Menurut Yustinus, penerimaan selama Januari sampai awal Maret itu, belum terlihat adanya efek dari amnesti pajak. Sebab, angsuran PPh 25 baru akan mulai Maret atau April.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan optimistis, bahwa selain faktor membaiknya ekonomi pada tahun lalu, pencapaian dari pertumbuhan penerimaan pajak hingga awal Maret ini adalah imbas dari amnesti pajak yang pada akhirnya mendorong kepatuhan WP,

“Ini efek amnesti pajka, efek ekonomi, efek kepatuhan, bahkan PPh nya tumbuh 20% year on year (YOY). Ini cukup bagus,” kata Robert.

Kendati ada tren perbaikan tapi Ditjen Pajak belum berani memprediksi apakah tren ini bisa terus berlanjut.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: