Author Archives
-
Pengawasan “post-border” kurangi penumpukan kontainer
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi mengatakan pengawasan produk tata niaga impor secara “post-border”, atau di luar pos pengawasan pabean, mengurangi penumpukan kontainer di pelabuhan. “Kalau tidak lolos verifikasi maka barang tidak boleh beredar. Yang penting pelabuhan… Read More ›
-
Mulai Februari, Jumlah Barang Impor Lartas Menurun 20 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, penyederhanaan jumlah impor barang yang dilarang atau terbatas (lartas) bisa mulai berlaku pada 1 Februari 2018 mendatang. Dengan demikian, maka proses tata niaga logistik di pelabuhan dijamin lebih mudah. Jika dilihat melalui HS Code… Read More ›
-
Pemerintah Batasi 20% Jenis Barang Impor yang Ditahan di Pelabuhan
Pemerintah melalui rapat koordinasi di level Menko Perekonomian bakal menurunkan larangan terbatas (lartas) di bidang perdagangan ke level 20 persen. Penurunan lartas ini dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan barang di pelabuhan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam rapat tersebut… Read More ›
-
Percepat Lalu Lintas Barang, Kategori Lartas Dikurangi Jadi 20 Persen
Pemerintah akan memangkas proses pemeriksaan impor dengan mengurangi jumlah barang yang masuk dalam kategori larangan pembatasan (lartas). Adapun pengurangan lartas akan mencapai 20 persen atau menjadi 2.200 dari 10.826 kode HS barang. “Barang yang menjadi subjek lartas, nanti hanya sekitar… Read More ›
-
Daftar Barang Impor Terlarang akan Turun Jadi 20% di 1 Februari
Menteri Kabinet Kerja melaksanakan rapat terkait tata niaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sebagai informasi, dalam rapat tersebut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Apa… Read More ›
-
Menkeu: Jumlah Barang Lartas Dikurangi Jadi 20 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan jumlah barang yang masuk kategori larangan atau pembatasan (lartas) akan dikurangi hanya menjadi 2.200 atau sekitar 20 persen dari 10.826 kode HS barang. “Barang yang menjadi subyek lartas, nanti hanya sekitar 20 persen saja,… Read More ›
-
Tarif cukai likuid vape idealnya 10%-15%
Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) mengapresiasi pemerintah yang membuat regulasi untuk mengatur industri rokok elektrik (vape atau e-cigarette) melalui tarif cukai likuid vape. Namun, APVI menilai tarif yang akan dikenakan pemerintah sebesar 57% di 1 Juli 2018 terlalu tinggi. Ketua… Read More ›
-
Perokok Wajib Tahu! Pemerintah Naikkan Tarif Cukai Hasil Tembakau 10,04 persen
Pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan cukai di tahun 2018, salah satunya adalah kenaikan tarif cukai hasil tembakau dengan persentase tertimbang sebesar 10,04 persen. Kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2018 memprioritaskan pada pengendalian atas konsumsi hasil tembakau dengan tetap memperhatikan aspek-aspek… Read More ›
-
1 Juli, DJBC Terapkan Aturan Cukai Rokok Elektrik
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan menerapkan peraturan mengenai cukai rokok elektrik (vape) sebesar 57% dari harga jual eceran (HJE) pada 1 Juli 2018. Terkait dengan hal tersebut bakal dikeluarkan perdirjen pada pertengahan bulan ini. “Masyarakat punya waktu lima-enam… Read More ›
-
Direktorat Jenderal BC Kementerian Keuangan konsisten waspada narkotika
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan konsisten untuk mendorong pengawasan dan penindakan atas upaya penyelundupan narkotika melalui bandar udara yang selalu meningkat setiap tahun. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Kementerian Keuangan, Robert L Marbun, dalam pernyataannya, di… Read More ›