Recent Posts - page 3
-
Gantikan NPWP, Semua Transaksi Pajak Pakai NIK Mulai 1 Januari 2024
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Kemenkeu) memastikan, seluruh transaksi perpajakan akan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) mulai 1 Januari 2024, tak lagi menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menjelaskan, integrasi data antara NIK… Read More ›
-
Sri Mulyani soal Hastag Stop Bayar Pajak: Anda Tidak Ingin Lihat Indonesia Bagus
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menanggapi aksi seruan dengan hastag ‘stop membayar pajak’ yang viral di media sosial pada beberapa waktu lalu. Sri Mulyani menyebut, sejumlah orang yang mengampanyekan seruan tersebut tidak ingin melihat Indonesia lebih baik. Mengingat, uang pajak berperan penting… Read More ›
-
Resmi, NIK Kini Juga Berfungsi Sebagai NPWP
Sumber: merdeka.com http://www.pemeriksaanpajak.com
-
19 Juta NIK Jadi NPWP, Sri Mulyani Langsung Login di DJP Online
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyatakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi akan segera berlaku. Tahun ini pihaknya sudah mengintegrasikan 19 juta NIK untuk data pajak.Mulai hari ini NIK yang sudah… Read More ›
-
Implikasi NIK Menjadi NPWP
Jakarta –Sesuai konfirmasi Dirjen Pajak, mulai 2023 Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP. Karenanya dapat dipastikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) akan bertambah, dan demikian juga jumlah data kepemilikan harta. Data kepemilikan harta dari pihak ketiga, seperti ILAP… Read More ›
-
[UPDATED] Anak Buah Sri Mulyani Sebut PPS Bakal Kembali Dilanjutkan dengan Beberapa Kebijakan Lanjutan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginformasikan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan kembali dilanjutkan dengan beberapa kebijakan lanjutan pada 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat melakukan rapat kerja dengan Banggar DPR hari ini…. Read More ›
-
DJP Bakal Pungut Bea Meterai Rp 10.000 di e-Commerce, Begini Ketentuannya
Syarat dan ketentuan di platform digital termasuk e-commerce akan dikenakan bea meterai Rp 10.000. Apa alasannya? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan sebagai pajak atas dokumen, salah satu objek bea meterai adalah surat perjanjian baik dalam bentuk tulisan tangan,… Read More ›
-
Ada 7 ‘Sultan’ Ikut Tax Amnesty Jokowi, Siapa Saja Mereka?
Jumlah wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau ‘tax amnesty’ jilid II mencapai 51.682 wajib pajak. Hal itu berdasarkan data per 27 Mei 2022. “Dari hari ke hari menunjukkan peningkatan sampai dengan kemarin 27 Mei kita sudah mengumpulkan,… Read More ›
-
7 ‘Sultan’ yang Ikut Tax Amnesty Jilid II Hartanya di Atas Rp 10 T Edit
Tujuh ‘sultan’ tercatat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau ‘tax amnesty’ jilid II. Hal itu terungkap lewat data yang di sampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berdasarkan data DJP, tercatat PPS diikuti oleh 51.682 wajib pajak hingga 27… Read More ›
-
Pajak Kirim ‘Surat Cinta’ ke 1,6 Juta Orang RI, Ada Apa?
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tak henti-hentinya mengimbau para wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela atau yang dikenal tax amnesty jilid II. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, hingga saat ini bahkan sudah ada sebanyak… Read More ›
Featured Categories
Berita Pajak ›
-
PENTING ! E SPT DIBUKA LAGI – ANDA BISA MELAKUKAN PELAPORAN SPT PRIBADI MELALUI E SPT Edit
29 Maret 2022
-
UU HPP, Pajak Penghasilan, dan Esensi Keadilan
5 November 2021
-
Pengusaha Ngaku Terkaget-kaget Pemerintah Kebut UU Perpajakan
25 Oktober 2021
-
Ada UU Anyar, Tax Ratio Indonesia 2022 Diproyeksi Capai 9 Persen
18 Oktober 2021
-
Pajak PPN Naik Jadi 11 Persen Tahun Depan, Siap-siap Harga Barang Naik
14 Oktober 2021
Berita Ekonomi ›
-
Kominfo Ungkap Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja
12 Oktober 2020
-
Simak Perhitungan Besaran Pesangon PHK Terbaru di UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
-
UU Cipta Kerja Hilangkan 5 Pasal Soal Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan
7 Oktober 2020
-
Catat! Jika Kena PHK Dalam Situasi Ini, Pesangon Tetap Dapat
7 Oktober 2020
-
Bunyi Lengkap Pasal tentang Pesangon PHK dalam UU Cipta Kerja
7 Oktober 2020
Pengampunan pajak ›
-
Tax Amnesty Topang Rupiah di Musim Dividen
9 April 2018
-
Ada amnesti pajak di balik crossing saham
2 April 2018
-
Revisi Laporan Harta Amnesti Tak Ideal
7 Maret 2018
-
UMKM Tak Wajib Lapor Harta Amnesti
6 Maret 2018
-
UKM yang Ikut Amnesti Tetap Wajib Lapor Penempatan Harta
29 Januari 2018