UMKM Tak Wajib Lapor Harta Amnesti

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan merevisi Peraturan Dirjen Pajak bernomor PER 03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. Dalam revisi itu, otoritas pajak berencana menghilangkan kewajiban pelaporan pengalihan atau realisasi penempatan investasi harta tambahan bagi wajib pajak (WP) UMKM.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan, selain tidak diwajibkan bagi WP UMKM, laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan atau penempatan harta tambahan itu tidak diwajibkan bagi WP yang harta tambahannya berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke Indonesia. “Dalam PER No 3/2017, perbaikan dan perubahan memang khusus bagi UMKM. Mereka tidak diwajibkan menyampaikan laporan penepatan harta, tapi tetap dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan,” kata Suryo di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Senin (5/3) malam.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2017 bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2018. Sementara untuk wajib pajak badan paling lambat hingga 30 April 2018.

Menurut Suryo, wajib pajak yang ikut amnesi pajak dan hanya deklarasikan harta di luar negeri juga tidak perlu laporkan penempatan harta. “Kalau ada sebagian yang ke dalam negeri, dia wajib melaporkan,” katanya.

Perubahan aturan ini, menurut Dirjen Pajak Robert Pakpahan, akan diterbitkan segera. “Minggu ini,” katanya.

Dia berharap, regulasi baru mempermudah UMKM. Sebab dari 972.000-an peserta amnesti pajak, peserta yang masuk kategori UMKM mencapai 431.000-an. Alhasil, revisi aturan ini hanya menyasar separuh peserta amnesti pajak. “Separuhnya jadi tidak wajib lapor penempatan harta tersendiri dalam SPT,” katanya.

Menurut Robert, WP juga diberikan kesempatan memberi penjelasan. Misalnya jika informasi harta tambahan yang dilaporkan tidak sesuai ketentuan, tidak menyampaikan laporan harta tambahan sampai dengan batas pelaporan. Juga jika ada ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan laporan yang disampaikan.

Ihwal pelaporan SPT, Ditjen Pajak mencatat, jumlah WP yang telah menyampaikan laporan hasil pemeriksanaan (LPH) sekitar 40.000 WP. Sedangkan WP yang telah melaporkan SPT sampai saat ini sebanyak 3,2 juta.

Dari jumlah itu 70% penyampaian SPT itu dilakukan melalui e-fling, e-SPT 2%, dan manual 28% Dari angka itu, Robert bilang kepatuhan wajib pajak meningkat. “Jumlah pelaporan SPT naik 51% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Kami berupaya masuknya SPT berjalan dengan baik dan kami imbau supaya wajib pajak sampaikan sesegera mungkin,” ujar Robert,

Lebih rinci, Robert menjelaskan, jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan SPT melalui e-fling hingga 5 Maret 2018 sebesar 2,2 juta wajib pajak, sementara e-form sebanyak 18.610 wajib pajak, e-SPT sebanyak 60.000 wajib pajak, dan manual sebanyak 898.490 wajib pajak.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pengampunan pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: