Penunggak Pajak di Cirebon Dikejar

11JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan terus melanjutkan kebijakan penindaktegasan terhadap pelaku penunggak pajak. Kini kantor pajak bersiap melakukan upaya sandera badan (gijzeling) terhadap penunggak pajak di wilayah Cirebon, Jawa Barat.

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II pun telah mempersiapkan rumah tahanan bagi pelaku penunggak pajak. Bekerja sama dengan Kepolisian Resort Kota Cirebon dan Kejaksaan Cirebon, Ditjen Pajak akan menitipkan para penunggak pajak di Rumah Tahanan Kelas I Cirebon.

Adapun nominal tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon saja, mencapai Rp 4,7 miliar. Jumlah ini hanya sebagian kecil dari tunggakan pajak dari Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat II yang mencapai sekitar Rp 105 miliar.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dadang Suwarna merahasiakan jumlah dan identitas penunggak pajak yang akan di-gijzeling di Cirebon. Alasannya, jika identitas bocor, para penunggak pajak kabur duluan sebelum melunasi kewajiban.

Yang jelas, kata Dadang, tahun ini Ditjen Pajak akan menyandera 661 penunggak pajak di seluruh Indonesia. Jumlah itu berasal dari 331 KPP. “Jadi rata-rata setiap KPP ada dua penunggak pajak,” kata Dadang, Kamis (26/2).

Selain itu di wilayah Jawa Barat II, terdapat satu KPP Madya dan 16 enam belas KPP Pratama. “Kami masih mempersiapkan dokumennya. Tinggal ditandatangani Menteri Keuangan,” kata Dadang.

Pada Januari 2015, Ditjen Pajak berhasil menyandera lebih dari lima penunggak pajak di Jakarta, Surabaya, dan Palembang. Dari gijzeling ini, Ditjen Pajak hanya pajak sebesar Rp 9,89 miliar.

Tahun ini, Ditjen Pajak menargetkan penerimaan pajak dari penagihan Rp 20 triliun. Cara penagihan mencakup penagihan aktif, pemblokiran rekening, penyitaan aset, pencekalan ke luar negeri, hingga sandera badan (gijzeling) atau proses penagihan yang berlanjut ke pengadilan pajak hingga adanya kekuatan hukum tetap (inkracht).

Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Jakarta, Yustinus Prastowo bilang Ditjen Pajak harus bertindak tegas terhadap penunggak pajak. Tunggakan pajak itu tak akan lunas jika tidak ada upaya paksa.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: