Margin Pedagang Bakal Dibatasi

4JAKARTA. Pemerintah semakin jor-joran dalam menerapkan kebijakan untuk mengendalikan stabilitas harga kebutuhan pokok nasional.

Setelah mempunyai kewenangan untuk mengintervensi harga kebutuhan pokok sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kemdag kini tengah menyusun jurus anyar untuk bisa menjaga stabilitas harga.

Rencananya, Kemdag akan mengefisiensikan perdagangan antar pulau. Caranya adalah dengan mempertemukan petani dengan pengusaha lokal untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan memutus rantai perantara atau tengkulak dalam proses perdagangan antar pulau ini.

Srie Agustina, Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kemdag mengatakan instansinya akan menyiapkan aturan sebagai payung hukum pelaksanaan aturan perdagangan antar pulau ini. “Dengan upaya efisiensi ini harga kebutuhan pokok tidak akan bergerak secara liar,” ujar Srie kepada KONTAN, Kamis (2/7).

Srie bilang dalam kebijakan baru ini nantinya Kemdag akan menentukan persentase margin keuntungan yang boleh diambil pedagang dan petani, yakni sekitar 10%. Dalam kebijakan ini, Kemdag akan membangun prinsip keterbukaan sehingga disparitas harga dari petani dan di pasar tidak terlalu jauh. Hanya saja, seperti apa teknis di lapangan, Srie masih bungkam.

Hanya saja, kebijakan didasarkan pada temuan Kemdag, bahwa saat ini rata-rata margin keuntungan yang diambil pedagang antara 17% hingga 30%. Di sisi lain, margin petani tak sampai 10%.

Srie memberi contoh, di Pulau Sumatra, harga cabai sempat mencapai Rp 40.000 per kilogram (kg). Tapi, di tempat lain, harga cabai ada yang sudah mencapai Rp 13.000-Rp 15.000 per kg.

Untuk itu, Kemdag saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap daerah yang memiliki harga kebutuhan pokok mahal dan mencari solusi untuk melancarkan pasokan.

2Sulit dilakukan

Namun, langkah Kemdag ini belum tentu akan berhasil lantaran akan berhadapan dengan mekanisme pasar dan hukum ekonomi. Anton Makmur, pedagang besar di Pasar Induk Cipinang mengatakan, upaya Kemdag mengefisiensikan jalur perdagangan dan membatasi keuntungan pedagang hanya bisa berjalan apabila ada jaminan pasokan beras dari petani sampai ke pedagang dengan harga yang tak merugikan pedagang.

Pasalnya, selama ini, pedagang telah mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan berbagai pungutan di jalan. Selain itu, “Perdagangan beras dan kebutuhan pokok selama ini telah menggunakan mekanisme pasar, sehingga sulit diawasi,” tuturnya.

Menurut Anton, pedagang tidak semena-mena menaikkan harga bila pasokan dan jalur distribusi terjamin, serta biaya transportasi masih dalam taraf wajar.

Abdullah Mansuri, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang mengaku belum mengetahui rencana yang digagas Kemdag ini hanya berharap kebijakan ini segera bisa dieksekusi. Namun, agar kebijakan ini berjalan efektif, Kemdag harus merangkul hingga pedagang skala kecil alias pedagang pasar yang selama ini kurang diperhatikan. “Selama ini, 35% dari harga barang yang sampai di luar Jawa habis untuk ongkos distribusi antar pulau. Tentu ini program yang ditunggu untuk kesehatan pasar dan pemerataan harga barang pokok,” ungkapnya.

Menurutnya jika pemerintah bisa memangkas biaya distribusi, pembatasan keuntungan bagi pedagang bisa berjalan dengan efektif. Tapi, jika gagal, harga bakal sulit dikendalikan.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: