Ketika Praktik Curang Akan Kembali Terulang

indexImportir merasa tak dilibatkan pemerintah bahas aturan

Seminggu sudah berlalu sejak aturan bea impor baru berlaku. Maksudnya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 132/PMK.010/2015 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang resmi diterapkan 23 Juli 2015 lalu.

Hari itu, kepala Beny Tjung –bukan nama sebenarnya- masih berkecambuk. Telepon genggamnya tak pernah berhenti bergetar. Bahkan, kata dia, sampai tengah malam pun masih ada yang menghubungi. Importir minuman beralkohol yang usianya sudah berkepala lima ini mendadak sibuk lantaran terpaksa turun tangan lansgung mengatasi masalah-masalah bisnis di lapangan. Wajahnya menegang dan suaranya tiba-tiba meninggi beberapa kali saat ia mengangkat telepon di sela-sela tatap muka menjawab pertanyaan dari KONTAN.

Betul, buntut aturan baru tadi terpakda membuat Beny merogoh kocek ekstra untuk membayar bea masuk impor minuman beralkohol (minol) impor miliknya hingga 150%. Tapi, ternyata bukan itu yang membuat pikirannya berkabut. “Kalau bea naik lalu bikin harga naik, saya tinggal bebankan ke konsumen. Saya justru khawatir dengan bisnis saya dalam jangka panjang,” ujarnya ke KONTAN, kamis (30/7).

Dia menjelaskan, sebelum aturan beraku, pembayaran bea masuk impor masih dihitung berdasarkan metode spesifik. Maksudnya, pembayarannya dipukul rata berdasarkan volume minuman alias per liter. Dasar hitungan berdasarkan volumen ini, kata Beny, diterapkan sekitar 2009 lalu bersamaan dengan ketentuan cukai minol.

Nah, dengan aturan baru, hitungan bea masuk akan bersandar pada harga pembelian atau invoice dari pabrik si importir membeli barang. Metode baru ini ujungnya membuat harga minol impor murah bisa tetap murah, tetapi harga minol mahal akan bertambah mahal. “Ini berlaku hanya untuk bea masuk. Sementara hitungan cukai masih tetap pada metode spesifik,” tegasnya.

Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea Cukai, tak mengonfimasi pertanyaan KONTAN tentang kemungkinan praktik curang importir dan petugasnya. Namun ia membenarkan, metode penghitungan bea masuk berubah dari spesifik menjadi ad valorum alias berdasarkan harga satuan barang.

Dampak yang paling membuat Beny khawatir adalah praktik-praktik kecurangan importir dan kesewenang-wenangan aparat. Dulu, sebelum 2009, metode invoice juga sudah digunakan. Waktu itu ada istilah nota pembetulan. Para importir dan petugas bea cukai menyebutnya “notul”. Istilah notul intinya dipakai aparat untuk memberikan sanksi denda kepada importir yang memanipulasi invoice. “Dendanya bisa sampai Rp 2 miliar sekali denda,” tegas Beny.

Mengapa importir memanipulasi invoice? Tentu saja agar membayar bea masuk jadi lebih murah lantaran hitungannya berdasarkan inovice. Praktik yang jamak terjadi, importir kongkalikong dengan eksportir agar mencatatkan harga lebih rendah pada invoice. Petugas bea cukai lama-lama bisa tahu ada kecurangan lantara harga barang bisa dicek, misalnya, lewat internet.

Si importir bisa saja mengajukan keberatan lewat peradilan pajak. Hanya saja, biasanya, lanjut Beny, importir tetap harus membayar dulu sanksi denda, baru bisa mengajukan ke peradilan pajak. Karena itulah, tak sedikit importir memilih bayar denda, ketimbang biaya makin membengkak hanya untuk mengurus peradilan. “Masalahnya, bagaimana jika si importir sudah jujur tapi ternyata petugas bea cukai menuduh kami memalsukan invoice dan memberi denda?” tanya Beny.

 

indexTidak dilibatkan

Karena itulah, alih-alih protes ke pemerintah terkait dampak aturan baru pada harga, para importir lebih meminta pemerintah memberi jaminan agar proses bisnis mereka lancar. “Kami berharap pemerintah meningkatkan layanan untuk memudahkan perencanaan bisnis,” tutur Hadi Wenas, Chief Executive Officer (CEO) MatahariMall.com, perusahaan yang terafiliasi dengan Grup Lippo.

Bukan hanya itu. Para importir juga meminta pemerintah melibatkan pengusaha impor pada saat merencanakan atau hendak menetaskan aturan baru. Pasalnya, di balik proses penetapan aturan baru bea impor ini, pengusaha impor maupun asosiasi importir ternyata tidak dimintai pendapat. “Saya heran, dengan 1.151 item yang terdampak, kenapa tak dibicarakan sama sekali dengan kami?” cetus Erwin Taufan, Ketua II Bidang Perdagangan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).

Begitu pun keluh kesah Agoes Silaban, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI). Agoes bilang, sampai aturan tadi terbit, asosiasinya yang beranggotakan 14 perusahaan importir terdaftar (IT) sama sekali tak pernah mendapat undangan dari pemerintah.

Mirisnya, 80% dari 14 IT anggota APIDMI ini sepertinya bakal kehilangan kuota impor akibat aturan baru tadi. Seluruhnya sudah memperoleh kuota impor dari Kementerian Perdagangan (Kemdag) yang berlaku 1 April 2015 – 31 Maret 2016. Padahal, ada aturan Kemdag, 80% jumlah barang sesuai kuota impor itu harus terserap pasar. Agoes khawatir, anggotanya gagal memenuhi penjualan 80% barang tersebut. Maka, bukan tak mungkin bisnis anggotanya terancam lantaran tak mendapat jatah kuota lagi.

Intinya, importir mendukung aturan baru ini. Cuma, pemerintah harus memberi jaminan petugas jujur dan tak semena-mena. Selain itu, importir minta pembenahan birokrasi, termasuk proses perizinan cepat dan mudah, proses bongkar muat yang lancar, kemudahan pembayaran, dan sebagainya.

Semoga saja bisa terwujud.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: