Cerita Darmin Nasution soal Pajak dan Dimarahi DPR

indexJAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, tidak menolak adanya rencana kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, bagi Darmin, pertama kali yang perlu dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan adalah melakukan pembenahan administrasi perpajakan, salah satunya melalui sistem informasi untuk pemeriksaan pajak.

Mantan Direktur Jenderal Pajak itu pun menceritakan upaya pembenahan administrasi perpajakan, yang sayangnya harus gagal lantaran tidak mendapat restu DPR RI.

“Saya bekas Dirjen Pajak, yang dalam satu hal rasanya saya berhasil. Tapi saya tidak pernah bisa membuat IT untuk pemeriksaan,” kata Darmin mengawali kisahnya, saat berbincang dengan wartawan di Tangerang, Banten, Kamis (17/12/2015).

Pada waktu itu, segala cara sudah dicoba, sampai akhirnya Darmin membangun sebuah kerjasama dengan Bank Dunia.

“Akhirnya bisa dibawa ke DPR, dan dimaki-maki, kenapa urusan penerimaan saja harus pakai Bank Dunia?” kenang Darmin.

“Kalau pakai Bank Dunia sudah dapat. Akhirnya gagal lagi, karena apa? Dibubarkan ama mereka (DPR) itu perjanjian (DJP-Bank Dunia),” sesal Darmin.

Sementara itu, diakui Darmin, yang paling bermasalah di perpajakan adalah soal pemeriksaan.

“Di pemeriksaan itu, kalau enggak ketangkap basah, enggak bakal ketahuan korupsi. Kenapa? Wong belum menjadi penerimaan (negara), dia (aparat) sudah terima (duit),” kata Darmin geram.

“Negara belum terima, dia sudah terima. Bagaimana mau (disebut) korupsi?” sambung mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Lantas, sistem informasi untuk pemeriksaan pajak seperti apa yang pernah dirancang Darmin, dan ditolak DPR itu?

“Saya pada waktu itu rancangannya begini, sederhana saja. Pemeriksaan itu harus selesai dalam satu tahun menurut undang-undang. Setahun harus tutup pemeriksaan, dibagi dalam empat tahap,” jelas Darmin.

Informasi yang diinput ke sistem pada tiap tahapan, lantas dikunci, agar tidak diubah-ubah. Kalaupun memang perlu perubahan, hanya Direktur Jenderal Pajak yang bisa membuka kunci data tersebut.

Sayangnya, sistem informasi yang dirancang itu tidak disetujui. Darmin pun mengakui banyak pihak yang menekan DJP Kementerian Keuangan agar sistem informasi untuk pemeriksaan ini tidak jalan.

Sadar banyak yang menekan bagian pemeriksaan, Darmin juga sering kali melakukan penggantian petugas pemeriksaan pajak.

“Karena apa (diganti)? Dia ditekan oleh semua pihak, agar jangan bikin. Karena pihak-pihak itu tahu, kalau sistem ini jadi, mereka bakal susah,” tandas Darmin.

Dan sampai sekarang, sistem informasi untuk pemeriksaan pajak itu hanya menjadi sebuah rencana.

 

Sumber: KOMPAS

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: