Tarif Naik, Izin Kapal Ikan Tetap Diminati

JAKARTA. Meski awalnya diprotes, perusahaan perikanan akhirnya bersedia juga menerima juga keputusan pemerintah yang menaikkan tarif Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Terbukti, sejak kenaikan tarif PHP berlaku 7 Desember 2015 sampai saat ini, KKP sudah mengeluarkan 547 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). PHP yang terkumpul dari penerbitan SIPI tersebut mencapai Rp 17 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim, tidak ada masalah dengan kenaikan tarif itu. “Tidak ada perusahaan yang kena kenaikan PHP tinggi,” ujar Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (27/1).

Susi menyatakan, kenaikan PHP hanya berlaku untuk kapal besar ukuran di atas 30 gross tonnage (GT) dan kapal eks asing. Menurut hitungan KKP, kapal di atas 30 GT bisa mengantongi omzet hingga Rp 5 miliar per tahun. Sementara ukuran sebagian besar kapal bendera Indonesa adalah 20 GT.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Martani Huseini membantah klaim KKP. “Pengusaha keberatan karena kenaikan pungutan terlalu tinggi,” ujarnya ke KONTAN, Kamis (28/1). Sayang, ia mengaku belum mendata jumlah kapal yang mengajukan SIPI sejak aturan terbit. Namun ia memperkirakan jumlahnya menurun.

Martani menambahkan, pengusaha perikanan akan segera merapat ke KKP untuk audiensi. Sekjen Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Agus Apun Budiman menambahkan, karena tarif PHP naik tinggi, kebanyakan pengusaha hanya memperpanjang SIPI yang sudah hampir habis. “Hanya sedikit yang mengajukan SIPI baru,” ujarnya.

Apalagi, pelaku usaha harus membayar tarif PHP di muka. Hal itu menyulitkan apabila harus membayar tarif PHP sebelum musim tangkap. Akibatnya, produksi perikanan tangkap tahun ini bisa merosot. Namun Agus belum bisa meramalkan penurunannya.

Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada KKP. KKP lantas merilis aturan turunannya, yaitu Permen KP Nomor 36/2015 tentang kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar serta Permen KP Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pungutan.

Berdasarkan aturan itu, rumus perhitungan PHP adalah persentase PHP kali produktivitas kapal kali harga patokan ikan kali ukuran kapal. Nah, persentasi PHP itu naik hingga sepuluh kali lipat sehingga memberatkan pelaku usaha.

Perinciannya, persentasie PHP kapal skala kecil yaitu 30 GT-60GT naik dari 1,5% menjadi 5%, kapal skala menengah 60 GT-200 GT naik jadi 10%, serta skala besar di atas 200GT naik dari 2,5% jadi 25%.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: