JAKARTA – Pasca-pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU KPK, sejumlah anggota dewan meminta agar pembahasan UU Tax Amnesty (TA) juga ditunda. Meski demikian, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai kedua UU tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali.

“Tidak ada hubungan UU KPK ini dengan tax amnesty. Ada sejumlah fraksi yang berpendapat itu, sah-sah saja. Tidak ada kaitan dengan APBNP dan KPK,” ujar Fadli di komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, TA juga belum bisa menyelesaikan persoalan penerimaan pajak. Sebab itu, ia meminta agar pemerintah memperluas subjek pajak negara untuk memaksimalkan pendapatan.

“Tax amnesty belum bisa selesaikan masalah penerimaan pajak. Pemerintah dalam hal ini harus perluas subjek pajak kita. Ada rasa ketidakadilan, bagaimana reward dengan pembayar pajak yang taat,” imbuhnya.

Sumber: http://www.pengampunanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pengampunan pajak

Tag:ekonomi, Indonesia, masyarakat, nasional, pajak, Pemerintah, penerimaan negara, Pengampunan pajak, pengemplang pajak, perpajakan, potensi, PPh, RUU tax amnesty, sektor pajak, subjek pajak, TA, tax, tax amnesty, wajib pajak, WP