Hindari Penggelapan, Jokowi Minta Dirjen Pajak dan Bea Cukai Benahi IT

joko widodo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tidak ada lagi penggunaan data manual pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Tujuannya untuk menghindari terjadinya kasus penggelapan.

Demikianlah diungkapkan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, saat menyampaikan hasil rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/3/2016).

“Presiden menginstruksikan kepada Menkeu dan jajaran Ditjen Pajak dan DJBC untuk segera memperbaiki IT yang ada dan terintegrasi. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi data-data yang bersifat manual dan berbeda-beda,” kata Pramono.

Penggunaan sistem manual, kata Pramono, mampu memberikan celah untuk masyarakat melakukan penggelapan, seperti penerbitan faktur pajak palsu, pelaporan neraca keuangan palsu, transaksi ekspor fiktif, dan sebagainya.

Padahal pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban sebagai warga negara. Pemerintah optimistis, hal tersebut dapat mendorong kepatuhan dan meningkatkan rasio pembayar pajak (tax ratio) di dalam negeri.

“Karena dalam sistem IT yang terintegrasi ini, kami meyakini pasti akan meningkatkan tax ratio. Karena tax ratio kita masih sekitar 11%, dan Bapak Presiden menginginkan dalam waktu ke depan tax ratio bisa ditingkatkan di atas 12-13% bahkan sampai 15%,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, menyatakan akan segera melanjutkan tugas tersebut kepada jajarannya. Integrasi sistem IT dibutuhkan mengatasi persoalan tersebut.

“Kami juga memberikan penekanan bahwa data ini semakin terbuka, semakin transparan. Sehingga memang perlunya melakukan koordinasi mengenai data dan sistem IT,” kata Bambang pada kesempatan yang sama.

“IT yang akan kita kembangkan khususnya di Ditjen Pajak dan Bea Cukai adalah integrated IT system. Yang langsung connect tentunya, semua data yang dibutuhkan dan bisa langsung mengecek terutama kalau transaksinya, misalnya di Kepabeanan bisa langsung lihat implikasinya terhadap pajak,” terang Bambang.

Dengan sistem ini tentunya juga akan bisa mencakup segala macam transaksi jual beli yang terjadi. “Sistemnya nanti bisa menangkap segala macam transaksi yang terjadi di republik ini, terutama yang terkait dengan jual beli,” tukasnya.

Sumber: Detik

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: