Jakarta -Bank atau lembaga penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi nasabah ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 yang dikutip detikFinance, Kamis (31/3/2016).

PMK ini secara jelas berisi tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan berlaku pada 22 Maret 2016. Dalam aturannya, data yang wajib dilaporkan meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi dan pagu kredit.

Berikut data Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit :

Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk.

PT Bank ANZ Indonesia

PT Bank Bukopin, Tbk.

PT Bank Central Asia, Tbk.

PT Bank CIMB Niaga, Tbk.

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

PT Bank MNC Internasional

PT Bank ICBC Indonesia

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) ,Tbk.

PT Bank Mega, Tbk.

PT Bank Negara indonesia 1946 (Persero) , Tbk.

PT Bank Negara Indonesia Syariah

PT Bank OCBC NISP Tbk.

PT Bank Permata Tbk.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

PT Bank Sinarmas

PT Bank UOB Indonesia

Standard Chartered Bank

The Hongkong & Shanghai Banking Corp.

PT Bank QNB Indonesia

Citibank N.A

PT AEON Credit Services

Sumber: DETIK

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, bank, bayar pajak, bea cukai, berita pajak, data bank, ekspor, ESDM, genjot pajak, impor, Indonesia, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, lembaga penyelenggara kartu kredit, nomor pokok wajib pajak, npwp, pajak, pajak indonesia, pajak penghasilan, pemeriksaan pajak, Pemerintah, penerimaan negara, penerimaan pajak, Peraturan pajak, target pajak, tax, tunggakan pajak, wajib pajak