Pemerintah diminta ber­sikap adil menerapkan aturan pajak. Saat ini, banyak pengu­saha mengeluhkan perlakuan restitusi pajak penjualan (PPN) yang berbeda-beda.

“Perbedaan perlakuan ini tidak adil dan jelas melang­gar konstitusi. Diskriminasi seperti ini juga berdampak pada ketidakpastian usaha. Perusahaan pemegang perjanji­an karya pengusahaan pertam­bangan batubara (PKP2B) gen­erasi III menuntut perlakuan sama dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atas mekanisme restitusi pajak pertambahan nilai (PPN),” ka­ta Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Supriatna Suhala di Jakarta.

Dia lalu mencontohkan, dua perusahaan tambang batubara generasi III dalam satu grup usaha yang sama, bisa berbeda-beda restitusinya. “Beda kantor pajak, beda pula perlakuannya. Bahkan, pada kantor pajak yang sama, beda pimpinan, beda juga penanganannya. Ada yang bisa restitusi, ada yang tidak bisa,” kata Supriatna.

Menurutnya, status hukum PKP2B generasi III bersifat tetap. “Dengan demikian, hu­kum yang berlaku adalah saat PKP2B generasi III ditanda­tangani pada periode 1997 hingga 2000 dan tidak mengi­kuti hukum baru yang terbit setelahnya,” terang Supriatna.

Karena itu, kontraktor tam­bang berhak atas restitusi PPN jika terjadi kelebihan bayar. Namun, lanjut Supriatna, Ditjen Pajak berpegang pada Undang-Undang PPN pada 2009 yang menyatakan, batubara bukan termasuk ke dalam barang kena pajak (BKP), karena batubara diambil dari sumbernya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pelaku usaha mengeluhkan harga batubara yang rendah saat ini. Akibat harga jual yang dinilai tidak ekonomis, pengusaha batu bara semakin kesulitan menjalankan usah­anya. Permasalahan ini ber­dampak pada pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), baik yang sudah ada saat ini, maupun yang akan dibangun.

“Harga yang rendah saat ini membuat pelaku usaha pembangkit listrik diuntung­kan. Makanya pemerintah akan mempertemukan pengusaha batubara dan pembangkit listrik untuk mencari solusi.”

Sumber: RMOL

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, barang kena pajak, batubara, berita pajak, Hapus Diskriminasi Pajak, kebijakan pajak pertambahan nilai, pajak, pajak penghasilan, restitusi pajak penjualan, tax