Tak Cuma Bayar Cicilan, Sopir Ketambahan Beban

Setelah Bertahun-tahun menekuni profesi sebagai pegawai pemasaran property, Aris Rinaldi (44) memutuskan banting setir. Belakangan, penghasilannya kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama istri dan empat anaknya. Apalagi, penjualan property memang tengah lesu.

Dengan modal uang muka Rp 25 jutaan, Desember tahun lalu ia membeli mobil Toyota Avanza. Sejak saat itu juga, ia menjadi mitra Grab Car. Hingga kini menjadi mitra pengemudi di perusahaan aplikasi angkutan adalah sumber penghasilan utamanya sebagai kepala keluarga.

Saban bulan ia rutin dan tidak pernah lali mengangsur kredit mobil sebesar Rp 6 jutaan. Jangka waktu kreditnya cuma tiga tahun lantaran Aris memang tak mau terlalu lama berutang. “Setiap minggu saya targetkan minimal harus bisa mengejar pendapatan Rp 2,5 juta ke atas. Alhamdulilah karena fokus bisa dikejar,” kata Aris sembari tersenyum.

Pada 22 Maret lalu, lelaki yang pernah bekerja di sekretariat sebuah partai politik ini tersentak. Demo ribuan supir taksi konvensional membuat seolah tersadar; selama ini sumber penghidupan utamanya sebagai mitra di perusahaan penyedia aplikasi angkutan ternyata sangat rentan. Tanpa payung hukum yang jelas, sewaktu-waktu ia bisa kehilangan sumber mata pencaharian.

Untunglah, tak sampai dua minggu berselang, tepatnya 28 Maret 2016, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengeluarkan peraturan menteri Nomor 32 tahun 2016. Pada 1 April, regulasi ini pun diundangkan. Beleid ini menjadi payung hukum bagi keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi. Dengan begitu, profesi yang ia lakoni pun sah secara hukum.

Aris sedikit lega tapi tak sepenuhnya bebas dari risau. Keabsahan angkutan umum berbasis aplikasi harus dibayar mahal. Mobil miliknya yang baru dicicil empat bulan musti balik nama menjadi milik koperasi tempat ia bernaung, Koperasi Jasa Perhimpunan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI).

Biayanya sekitar Rp 4 juta dan ditalangi dulu oleh koperasi. Tapi nanti tetap harus dibayar lewat iuran anggota. Biaya menjadi mahal lantaran seperti halnya hampir semua mitra pengemudi, mobil miliknya masih berstatus kredit.

Dus, sebelum Surat Tanda Nomor Kendaraannya dibalik nama, kreditnya harus dioper ke koperasi lebih dulu. Ini biayanya, kata Sekretaris Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama (JTUB) Musa Emyus, antara Rp 2 juta- Rp 3 juta.

Soal kepemilikan kendaraan, Musa menjamin, mitra tetap menjadi pemilik kendaraan yang sah. Untuk memperkuat,, bakal ada perjanjian antara pihak koperasi dengan anggota bahwa mobil tersebut milik si anggota yang bersangkutan. “Mobil itu tetap atas nama mereka. Nanti ketika mereka sudah enggak mau di Uber lagi, balik nama lagi ke nama mereka. Biayanya dari iuran anggota yang sudah dibayar,” kata Musa.

Belum lagi ada kewajiban melakukan uji layak kendaraan (kir). Biayanya memang murah, rata-rata di semua daerah di Indonesia tarif resminya di bawah Rp 100.000 dan dilakukan enam bulan sekali. Persoalannya, semua mobil yang digunakan oleh mitra penyedia  aplikasi berjenis kendaraan pribadi. Otomatis, sejak dari pabrikannya tidak dilengkapi SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) dan KIR.

SIM harus baru

Sumber pengeluaran lainnya adalah biaya untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) yang baru. Berdasarkan aturan menhub, para pengemudi yang bemitra dengan penyedia aplikasi harus menggunakan SIM Umum sesuai kategori kendaraan. Nah, untuk membuat SIM A Umum baru, sesuai jenis kendaraan yang banyak digunakan mitra,biaya resminya Rp 120.000. Kalau mau cepat lewat jalur biro jasa,biayanya bisa lebih dari dua kali lipat.

Menurut Aris, aturan-aturan ini, terutama balik nama STNK dan uji kir, akan membuat minat pemilik kendaraan atau yang telah menjadi mitra penyedia aplikasi akan surut. “Saya dan sebagian teman-teman sepakat untuk menolak dan meminta peraturan menteri ini dibatalkan,” kata Aris.

Musa menyebut, pengurus koperasi yang bakal memegang izin usaha angkutan sejatinya juga keberatan dengan aturan ini. Sistem yang sudah dibangun selama ini cukup transparan dan fair bagi mitra. Misalnya sistem tarif, pembagian pendapatan dan penilaian dari konsumen.

Selain itu, tak semua yang bergabung menjadi mitra perusahaan penyedia aplikasi menjalankan usaha ini secara serius. Tak sedikit yang hanya mengisi waktu luang dan cuma sesekali mencari penumpang. Mitra semacam ini berpotensi mundur dengan adanya aturan yang baru.

Namun, tak ada pilihan lain yang tersedia supaya usaha anggotanya bisa terus berjalan. “Yang penting sekarang kami ikut saja dulu aturannya pemerintah biar izin kita keluar. Izin operasi dan izin badan, batasnya sampai 31 Mei 2016,” kata Musa pasrah.

Suara para mitra penyedia aplikasi sendiri terbelah. Sebagian tak keberatan melakukan balik nama kendaraanya menjadi milik koperasi. Berdasar  data Koperasi JTUB, dari 8.000 mitra Uber yang datanya mereka miliki, 2.000 diantaranya sudah menyatakan bersedia melakukan proses tersebut. Salah satunya Ahmad Firmansyah (62) yang bergabung dengan Uber sejak April 2015.

Lelaki yang tinggal di daerah Kemayoran, Jakarta pusat ini mengaku tak masalah mengikuti semua aturan, termasuk melakukan proses balik nama kendaraan. Mobil yang kini digunakannya untuk menjadi mitra di Uber ia beli secara kredit dengan cicilan Rp 4,61 juta per bulan selama empat tahun.

Malah ia berniat mencicil mobil satu lagi dan mencari supir yang diikutkan ke Uber. “Dulu Uber dianggap illegal saja saya ikut. Apalagi sekarang jadi legal,saya lebih tertarik lagi,” katanya.

Keyakinan bapak lima anak ini lantaran sejauh ini ia bisa mengumpulkan penghasilan bersih Rp 10 juta per bulan. Tiap hari usat shalat subuh, ia mulai mencari penumpang. Jam 10 pagi, ia pulang dan beristirahat. Usai shalat ashar ia kembali mencari penumpang hingga jam 10 malam. “Kalau  keluarga mau jalan-jalan, saya matiin aplikasinya,” ujarnya.

Jika mitra aplikasi roda empat sudah punya payung hukum,pengemudi ojek online justru masih was-was. Sebab, sampai detik ini pemerintah belum mengeluarkan aturan yang melegalkan mereka.

Husni Tamrin (41), yang sudah bergabung menjadi pengemudi Gojek sejak setahun terakhir mengaku masih merasa khawatir dengan kondisi yang dijalaninya. Maklum, meski akhirnya dicabut, tahun lalu ojek online sempat dilarang pemerintah. “Saya takutnya Gojek dihapus. Kalau dihapus terpaksa balik lagi jadi supir,” katanya lirih.

Sebelum bergabung dengan Gojek, Husni menjadi supir di sebuah pabrik kue di Jakarta. Gajinya kecil, cuma Rp 1,5 juta per bulan. Sementara di Gojek, sehari ia bisa mengantongi pendapatan kotor Rp 150.000. Belum dipotong biaya bensin Rp 20.000 dan makan di jalan.

Status digantung emang paling enggak enak!

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Iklan


Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: