JAKARTA. Pemerintah tengah bersiap untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke-13. Rencananya, paket kebijakan baru ini akan dibahas mulai pekan depan setelah Presiden Joko Widodo kembali dari kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dan Rusia selama 15-18 Mei.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan isi paket kebijakan ekonomi ke-13 akan berisi perbaikan prosedur usaha di sektor tertentu. “Kami akan masuk ke pendalaman. Sekarang, kami akan masuk per sektor per sektor, termasuk di daerah. Kami akan masuk ke prosedur,” kata Darmin, kemarin.

Darmin menjelaskan, saat ini investor masih kesulitan berusaha lantaran jumlah prosedur dan perizinan yang harus dilalui cukup banyak. Sehingga, perlu diatur lebih detail agar ada kejelasan tata cara berusaha bagi pengusaha. Investor memang perlu menjalani prosedur peizinan tertentu. Hanya saja, agar lebih mudah pemerintah akan menyederhanakan prosedur perizinan untuk berusaha. Setidaknya, “(prosedurnya) Harus lebih pasti, supaya investor tahu berapa lama urusannya,” jelas Darmin.

Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi sebanyak 12 paket. Namun hingga kini pelaksanaan paket tersebut masih terkendala di tingkat teknis.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, bayar pajak, berita pajak, Direktorat Jenderal Pajak, dirjen pajak, ditjen pajak, ekonomi, ekonomi Indonesia, genjot pajak, Indonesia, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, lapor pajak, pajak, pajak indonesia, pajak penghasilan, pemeriksaan pajak, Pemerintah, penagihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, pengemplang pajak, Peraturan pajak, target pajak, tarif pajak, tunggakan pajak, wajib pajak