MedanBisnis – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak akan banyak masuk ke Indonesia pada pekan ketiga dan pekan keempat Agustus serta awal September 2016.

Hadir dalam acara yang dihadiri sekitar 10.000 peserta itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Kepala PPATK M Yusuf, dan Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani.

Presiden Jokowi menyebutkan, saat ini yang sudah mendaftar tercatat sekitar 344 orang dengan asset sekitar Rp3,7 triliun.”Saya ajak kita semua untuk berpartisipasi untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia,” kata Jokowi dalam acara yang dipandu oleh komedian Cak Lontong.

Dia menyebutkan uang WNI di luar negeri banyak, dan pemerintah sudah mengantongi datanya.”Ada di kantong saya, di Kemenkeu ada Rp11.000 triliun, di kantong saya lebih banyak karena sumbernya berbeda. Tak apa-apa beda, yang penting bagaimana bisa dibawa kembali ke sini karena saat ini perlu partisipasi dari uang yang ada di luar untuk bangsa dan negara,” tuturnya.

Jokowi menyebutkan, uang yang dibawa ke Indonesia tidak akan berkurang dan kalau diinvestasikan peluang dan keuntungan yang didapat lebih baik.

Presiden menyebutkan, jika belum bisa investasi langsung ke sektor riil, pemilik dana dapat berinvestasi di portofolio baik ke surat berharga negara, surat utang negara, sukuk, saham, obligasi BUMN, obligasi infrastruktur, tabungan, deposito, produk asuransi dan lainnya.

“Tapi di situ diharapkan hanya sementara dan selanjutnya bisa investasi langsung ke sektor riil,” ujar Presiden.

Dia mencontohkan, pemilik dana dapat berinvestasi dalam bidang pertanian seperti tebu, jagung dan lainnya dan bisa dikembangkan dengan pola inti plasma.”Juga ada 10 destinasi wisata yang akan dikembangkan besar-besaran seperti Danau Toba, Tanjung Kelayar, Borobudur, Mandalika, Tanjung Lesung dan Wakatobi. Silakan yang ingin bangun resor, hotel dan lainnya,” katanya.
Bukan Hanya Konglomerat

Presiden Jokowi menyatakan pula kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).”Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silahkan minta, juga yang UMKM,” katanya.

Jokowi menyebutkan, kebijakan amnesti pajak hanya menyangkut bidang perpajakan saja. “Jangan dikaitkan dengan lainnya, jangan dipolitisasi, ini urusan pajak,” katanya.

Presiden menyebutkan, kesempatan memanfaatkan kebijakan amnesti pajak hanya ada pada 2016 dan 2017 karena pada 2018 sudah diberlakukan keterbukaan informasi pajak antarnegara.

Presiden menyebutkan, dengan adanya dana yang masuk dari amnesti pajak maka Indonesia bisa membangun dengan dana dari pihak swasta.”APBN tak perlu untuk buat jalan tol, pelabuhan. Dana APBN akan digunakan untuk dana desa, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya, arahnya ke sana,” katanya.

Presiden juga menyebutkan bahwa masuknya dana dari amnesti pajak akan memperkuat nilai tukar rupiah.Penguatan akan dikendalikan oleh BI agar ekspor kita tetap kompetitif,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan masyarakat yang selama ini menyimpan uangnya di luar negeri, dan menghindari pajak.”Saya ingin sampaikan, kalau selama ini Bapak Ibu merasa nyaman menyembunyikan duit di bawah bantal atau pun di luar negeri untuk menghindari pajak. Bapak-Ibu perlu ketahui, semua menteri keuangan di seluruh dunia sedang mencari pajak. Dicari di Amerika dia lari ke Inggris, dicari ke Inggris dia lari ke Italia, dicari ke Italia dia lari terus,” papar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Bank Dunia ini menyatakan, pengusaha saat ini sudah sangat ahli menghindari pajak. Namun para menteri keuangan sekarang juga sudah ahli. “Para menteri keuangan seluruh dunia sudah berkomitmen untuk melakukan pertukaran data pajak secara otomatis. Bapak atau Ibu yang menghindari pajak ke mana pun di seluruh dunia akan saling lapor, sehingga tidak ada tempat untuk bersembunyi,” kata Sri Mulyani.

“Sekarang dunia berkomitmen, Bapak Ibu yang tenang duitnya ada entah di mana, hati-hati kami sudah menerapkan automatic exchange,” imbuhnya.
Memang mulai 2018 nanti akan ada pertukaran data otomatis di dunia demi kepentingan pajak. Jadi tidak ada lagi yang bisa diam-diam menyimpan dananya di luar negeri tanpa terlacak.

Karena itu, ujar Sri Mulyani, dia menyarankan agar masyarakat yang belum menyampaikan seluruh hartanya dengan benar di surat pemberitahuan (SPT) untuk ikut tax amnesty. Alasannya, tarif tebusannya murah.”Manfaatkan sekarang, karena rate-nya (tebusan) sangat kecil. Sampai akhir September adalah rate paling rendah hanya 2 persen,” ungkapnya.
 

Sumber: pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com