Ketua RT Tahu Profil Wajib Pajak

29

PROKAL.CO, SAMARINDA – Semangat mendulang penghasilan asli daerah (PAD) terus membara. Namun, peningkatan besaran pajak mesti mempertimbangkan pendapatan per kapita penduduk.

Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman Adji Sofyan Effendi mengatakan, kesadaran wajib pajak masih kurang optimal. Baik dari sisi melaporkan PBB maupun sisi pembayarannya. Ada yang sudah meng-upgrade rumah tapi tidak melapor. Soal pembayaran masih menunggak hingga akhirnya jadi jutaan rupiah dan memberatkan wajib pajak sendiri. “Fakta menunjukkan volume keterlambatan semakin tinggi terutama saat jatuh tempo,” beber dia.

Menurut dia, langkah tepat bila pemkot menjadikan ketua RT sebagai ujung tombak PBB. Sebab, mereka paling tahu kondisi rumah tetangganya yang sudah upgrade tapi tidak melapor. Pembayaran dititipkan ke ketua RT juga bisa jadi solusi agar lebih efektif dan efisien. Terlebih petugas Dispenda terbatas. “Pembaruan objek pajak itu penting. Rumah sudah lantai dua tapi masih pakai PBB lama.

Soal menaikkan besaran PBB, menurut dia harus persetujuan DPRD. Kata dia, sah saja menaikkan. Syaratnya, pendapatan per kapita penduduk sudah meningkat. Namun, untuk objek pajak real estate yang asumsinya orang mampu, kata dia bisa diprioritaskan PBB yang nilainya lebih tinggi.

Selain itu, sektor perkebunan juga bisa jadi objek pajak yang sangat besar. Pemkot harus mengelola pajak tersebut karena lebih mengetahui tanah mana yang produktif, ekonomis, atau tanpa tuan. “Perusahaan yang membayar. Itu dalam rangka proses lahan sebagai entitas bisnis,” jelas dia.

Untuk sektor lain, sebut Sofyan, masih butuh waktu. Sebab, objek pajak di Samarinda cukup terbatas dibandingkan Pemprov Kaltim. Selama ini yang bisa dimaksimalkan pajak restoran, perizinan, distribusi, dan lainnya.

Dijelaskannya, secara klasik, cara meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) ada dua. Yakni intensifikasi atau menaikkan tarif. Lalu ekstensifikasi atau menambah objek pajak. “Kalau di Jakarta aparaturnya kreatif. Apa saja bisa jadi pajak. Di Samarinda bisa diberlakukan tinggal dilihat yang tidak memberatkan masyarakat. Apalagi dibandingkan rasio pajak dengan negara lain Indonesia lebih kecil. Di Singapura mencapai 40 persen. Indonesia baru belasan persen,” beber dia.

Sebelumnya, Kabid Penataan Kota Disciptakot Samarinda Dian Ruhendra mengatakan, lokasi perkebunan berada di pinggiran Samarinda seperti Palaran dan Samarinda Utara. Lokasi tersebut sudah rusak oleh pertambangan. Jadi, tak bisa lagi ditumbuhi tanaman. Menurut dia, lokasi perkebunan itu yang bakal disulap menjadi permukiman kelak. “Ditanam tak bisa tumbuh. Kalau diperbaiki butuh biaya besar. Maka dijadikan permukiman rencananya. Perubahan kebun menjadi hunian itu sesuai kebutuhan kota. Apalagi Samarinda menuju kota metropolitan,” sebut dia.

Sumber: PROKAL

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: